Home Artikel Artikel Kemanusiaan

Artikel Kemanusiaan

Dimana akan menampilkan seluruh POSTING yang masuk dalam category artikel kemanusiaan (letak pada header menu (ARTIKEL - Kemanusiaan) )

Letusan Gunung Agung masih Letusan Freatik

0
Tribun Bali/Dwi S/Istimewa
Perbedaan letusan freatik dan magnetik

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan bahwa letusan Gunung Agung pada Selasa (21/11/2017)  pukul 17.15 Wita merupakan letusan freaktik.

“Letusan Gunung Agung tadi merupakan letusan freatik. Sementara, kegempaan belum mengindikasikan terjadinya letusan magmatik,” jelas Dewa Mertayasa, Kepala Pos Pantau Gunung Api Agung, Selasa (21/11/2017).

Letusan tersebut bersumber dari air kawah, dampak dari naiknya magma yang terpantau sejak tanggal 22 Oktober lalu.

Panasnya batuan ditambah tingginya curah hujan di sekitar kawah memicu asap pekat mengandung debu vulkanik yang bersumber dari material di sekitar kawah.

“Material tersebut disebabkan oleh rekahan di kawah Gunung Agung yang semakin membesar,” kata Dewa Mertayasa.

Ia menegaskan, letusan freatik tersebut menandakan magma semakin dekat dengan permukaan.

Dewa Mertayasa meminta masyarakat, terutama di lereng timur dan tenggara Gunung Agung, untuk tetap waspada karena arah angin membawa partikel debu vulkanik letusan Gunung Agung ke arah timur dan tenggara Gunung Agung.

“Letusan seperti ini ke depan kemungkinan akan sering terjadi. Ini masih eksternal, bukan langsung dari aktivitas magmatik. Tapi masyarakat di sisi timur dan tenggara lereng Gunung Agunguntuk tetap waspada, karena debu  berterbangan ke arah tersebut,” jelas Dewa.  (*) http://bali.tribunnews.com/2017/11/22/letusan-gunung-agung-kemarin-masih-eksternal-kegempaan-belum-mengindikasikan-letusan-magmatik

Tribun Bali/Dwi S/Istimewa
Perbedaan letusan freatik dan magnetik

Gunung Agung Meletus!

0
(Sumber foto: Liputan6.com/Dewi Divianti)

 

Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali meletus pada Selasa (21/11/2017) pukul 17.05 WITA. Kepala Pusat Data Infornasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwani letusan masih berlangsung dengan asap kelabu tebal dengan tekanan sedang hingga tinggi maksimum 700 meter di atas puncak.

Abu letusan bertiup ke arah Timur – Tenggara. PVMBG masih menganalisis aktivitas vulkanik. Status tetap Siaga (level 3). Dari aktivitas vulkanik belum menunjukkan adanya lonjakan kenaikan kegempaan. Tremor Non-Harmonik sebanyak 1, kali dengan amplitudo 2 mm dan durasi 36 detik. Gempa vulkanik dalam sebanyak 2 kali dengan amplitudo 5-6 mm dan durasi 8-26 detik.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti semua rekomendasi dari PVMBG. Zona Perkiraan Bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual/terbaru. Daerah yang terdampak antara lain Dusun Br. Belong, Pucang, dan Pengalusan (Desa Ban); Dusun Br. Badeg Kelodan, Badeg Tengah, Badegdukuh, Telunbuana, Pura, Lebih dan Sogra (Desa Sebudi); Dusun Br. Kesimpar, Kidulingkreteg, Putung, Temukus, Besakih dan Jugul (Desa Besakih); Dusun Br. Bukitpaon dan Tanaharon (Desa Buana Giri); Dusun Br. Yehkori, Untalan, Galih dan Pesagi (Desa Jungutan); dan sebagian wilayah Desa Dukuh.

Hingga saat ini jumlah pengungsi Gunung Agung sebanyak 29.245 jiwa di 278 titik pengungsian.

http://bali.tribunnews.com/2017/11/21/letusan-gunung-agung-masih-berlangsung-tinggi-asap-pekat-capai-700-meter

Para Penyintas Gempa Iran Masih Sangat Butuh Bantuan

0

Banyak penyintas bencana gempa di Iran masih menunggu bantuan yang sangat diperlukan, Rabu, tiga hari setelah gempa bumi kuat mengguncang wilayah perbatasannya dengan Irak dan mengakibatkan lebih dari 530 orang tewas dan ribuan lainnya terluka.

Kekacuan sempat terjadi sewaktu bantuan datang dan dibagikan. Para petugas bantuan mengatakan, sejumlah keluarga yang tidak terpengaruh gempa ikut bergegas mengambil suplai-suplai bantuan. Polisi mengatakan mereka mengerahkan sejumlah petugas untuk mengamankan pembagian bantuan dan mencegah terjadinya kekacauan.

Banyak warga di kota Sarpol-e Zahab, di mana sebagian besar korban tewas berasal, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, mereka masih belum menerima bantuan dan mereka memerlukan pertolongan untuk membersihkan reruntuhan dan menyelamatkan harta benda mereka.

Laporan-laporan menyebutkan, lebih dari 12.000 tenda telah didistribusikan dikawasan it, meski lebih dari 30.000 rumah dilaporkan rusak akibat gempa, dan 15.500 diantaranya tidak bisa dihuni sama sekali.

Pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei, Selasa malam, mendesak agar pengiriman bantuan berlanjut sebelum musim dingin datang.

Para pejabat Iran menyalahkan lambatnya pengiriman bantuan karena situasi yang kacau di kawasan itu. [ab/uh]

https://www.voaindonesia.com/a/para-penyintas-gempa-iran-masih-sangat-butuh-bantuan/4115868.html

Upaya Antisipasi Kebakaran Ditengah Deforestasi Hutan

0

Indonesia dihadapkan pada sengkarut persoalan pengelolaan hutan. Terutama  soal kebakaran hutan dan lahan yang terus mendera hampir setiap tahun. Fenomena kebakaran hutan seperti ironi, dimana luasan hutan Indonesia yang mencapai 133 juta hektare atau 46% dari luas daratan–secara perlahan berkurang.

Pendek kata, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan hidup. Ihwal penyebab kebakaran hutan, sampai saat ini masih menjadi topik perdebatan, apakah karena alami atau karena kegiatan manusia.

Banyak spekulasi yang berkembang, seperti kegiatan pembalakan liar, pembukaan lahan dan pengaruh cuaca El Nino. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya hubungan kebakaran dengan pengaruh aktivitas perusahaan perkebunan dan berbagai proyek pemerintah.

Upaya pemadaman kebakaran hutan Hutan pendidikan di Bengo, Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat (25/09/2015). Sejak Senin (21/09/2015), ada 3 titik kebakaran di sejumlah hutan di Kabupaten Maros, , yaitu wilayah Biseang Labboro, Kawasan Cagar Alam Karaenta, Kecamatan Simbang hingga Kawasan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddi. Foto : Ilham Halimsyah/Humas Pemda Maros

Kasus tersebut bukan saja terjadi di saat ini saja. Pada era Presiden Soeharto pun banyak tejadi kejadian demikian, bahkan mengukuhkan catatan tebal tentang buruknya pengelolaan hutan. Salah satunya, pembukaan hutan oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit.

Dari pengamatan Bowen dkk (2001), ada lima periode kebakaran hutan dalam skala besar yang terjadi di Indonesia. Periode tersebut mulai dari tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1994, 1997-1998 yang terjadi saat musim kemarau.

Adapun tahun 1982 – 1983, kebakaran terjadi hampir serempak di seluruh wilayah propinsi. 3,2 juta hektare hutan habis terbakar dan 2,7 juta hektare adalah hutan hujan tropis. Terlebih periode 1997 – 1998 kebakaran telah melenyapkan 10 juta hektare kawasan hutan.

Data terbaru menunjukan, dalam kurun waktu Juni – Oktober tahun 2015 lalu, 2.6 juta hektare kawasan hutan ludes terbakar. Luasnya hampir setara setengah luas Provisi Jawa Barat. Potensi kerugian negara akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp221 triliun.

Manggala Agni.
Petugas dari Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni Daerah Operasi Pontianak, Rasau Jaya, berusaha memadamkan api di lahan gambut di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Foto: Andi Fachrizal

Akibat masifnya kejadian kebakaran, pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan dan menyempurnakan kelembagaan. Lembaga donor internasional pun meningkatkan dukungan mereka terhadap program yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Sampai asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) membahas kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sebagai suatu masalah regional.

Presiden Joko Widodo juga telah menyerukan pengambilan tindakan. Pemerintah berjanji untuk memprioritaskan pengendalian kebakaran.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pemangku kebijakan menargetkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi fokus utama. Berkaca pada tahun sebelumnya, upaya yang kini dilakukan menggunakan paradigma baru yaitu pencegahan.

Tahun ini, KLHK membentuk unit patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan sebanyak di 995 desa di 10 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Jumlah tersebut meningkat, setelah sebelumnya dibentuk di 731 desa tahun 2015. Patroli terpadu tersebut melibatkan unsur personil gabungan dari Manggala Agni, TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat desa setempat.

“Kami sudah bergerak di 50 desa, Sumatera Selatan, 65 desa di Riau dan sudah mulai melakukan patroli. Selanjutnya akan dimulai juga di daerah – daerah yang lainnya,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles Brotestes Panjaitan, seusai Rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja BBKSDA Jabar, di Bandung, Senin pekan lalu.

KEBAKARAN HUTAN PINUS
Api yang membakar hutan kayu pinus di Saitbuttu Saribu, Kecamatan Pam Sidamanik, Simalungun, Sumut, Senin, 22 Agustus 2016. Kebakaran hutan kayu pinus tersebut diakibatkan warga setempat yang membakar untuk membuka lahan dan musim kemarau beberapa bulan terakhir.

Dia menjelaskan, program ini di prioritaskan di wilayah rawan kebakaran hutan khususnya Sumatera dan Kalimatan. Adapun wilayah lainnya termasuk Jawa Barat, patroli tetap dilakukan guna mengantisipasi potensi kebakaran. Mengingat Badan Meterelogi Klimatologi dan Geofisika memprediksi pada Juli mendatang sudah memasuki musim kemarau panjang.

Raffles menerangkan, pemicu kebakaran hutan dikarenakan masyarakat membuka lahan dengan cara mebakar. Kemudian adanya konflik di perbatasan hutan konservasi serta perambahan kawasan oleh perusahaan.

Pendekatan penegakan hukum, lanjut dia, sudah ditegakkan dan akan ditindak tegas. Didukung dengan berlakunya sanksi administratif dan pidana. Untuk program ini, KLHK menyiapkan dana Rp 173 milyar dan bantuan dari Badan Restorasi Gambut sebesar Rp800 miliar.

 

Selain Ancaman Kebakaran

Sementara, persoalan kebakaran di Wilayah Jawa Barat, terbilang sedikit. Menurut data BBKSDA, dari 50 kawasan konservasi, 10 diantaranya rawan kebakaran. Kerusakan tertinggi terjadi tahun 2015 lalu, sekitar 2400 hektare.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Jawa Barat adalah seluas 816.603 hektare, dimana 132.180 hektare dikelola oleh Kementerian Kehutanan (BBKSDA dan Balai Taman Nasional) dan 684.423 ha oleh Perum Perhutani.

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), menilai kerusakan hutan di Jawa Barat lebih didominasi oleh deforestasi dan alih fungsi. Ada sekitar 650 ribu hektare lahan kritis dan 50 ribu hektare sangat kritis baik di dalam kawasan maupun luar kawasan hutan.

Kebakaran hutan terjadi di wilayah Tegal Alun, Gunung Papandayan, Jawa Barat, pada ketinggiann 2500 mdpl. Sedikitnya 326 hektare hutan di kawasan Gunung Papandayan habis terbakar. Foto : Engkus Kusnadi

Sedangkan menurut keputusan Gubernur tentang penetapan data dan peta lahan kritis di Jawa Barat tahun 2013. Luas lahan kritis berdasarkan kriteria kritis dan sangat kritis di Kabupaten/Kota dan wilayah DAS seluas 342.966 hektar serta di fungsi kawasan lindung 216.770 hektar.

Dihubungi terpisah, Kadiv Infokom DPKLTS Taufan Suranto mengatakan, permasalah kerusakan hutan di Jabar tentu berbeda dengan Sumatera ataupun Kalimantan. Persoalan yang dihadapi justru kian meluasnya lahan kritis. Fatalnya, lokasi tersebut berada di daerah yang berfungsi melindungi kawasan bawahannya.

“Faktanya kondisi hutan di Jabar sudah tidak sesuai pada peruntukannya. Akibat dari alih fungsi lahan yang tak terkendali. Kalau dilihat dari Citra Satelit tahun 2016 lalu, menunjukan bahwa penurunan kawasan hutan sudah sangat signifikan,” katanya, saat dihubungi Mongabay via telepon.

Bukti banyaknya kejadian bencana banjir, banjir bandang dan longsor di beberapa daerah–mengindikasi bahwa hutan memang dalam kondisi rusak. Hal itu diakibatkan fungsi hidrologi hutan tidak optimal menampung air.

Dia mengatakan, ketika bicara lahan kritis–acapkali pemerintah beranggapan lahan kritis menurun dan diklaim membaik. Tetapi data di lapang menunjukkan hasil yang bertolak belakang. “Pemerintah juga jangan melupakan upaya reboisasi hutan. Jangan klaim data sepihak, seolah kondisinya membaik,” ujarnya.

Tantangan kedepan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Secara parsial akan memicu tingginya tekanan terhadap lahan. Apalagi 60% manufaktur berada di Jabar. Ancaman yang sebentar lagi dihadapi dan sudah terjadi adalah krisis air. Bila daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak segera dibenahi. Situasi ini bisa saja makin buruk.

Kawasan bunga Edelweis di wilayah Tegal Alun, Gunung Papandayan, Jawa Barat, berketinggiann 2500 mdpl yang terbakar habis. Sedikitnya 326 hektare hutan di kawasan Gunung Papandayan habis terbakar. Foto : Engkus Kusnadi

Sementara itu, Kepala BPBD Jabar, Dicky Somari menuturkan, desakan tata ruang begitu tinggi seiring pertumbuhan penduduk. Penting untuk memperhatikan indeks resiko pada tata kelola ruang. Namun, kelemahannya terletak pada tahap penerapan aturan sesuai RTRW.

Berdasarkan data BPBD, hampir semua bencana terjadi di Jabar. Tahun 2016, tercatat 400 kejadian bencana. Termasuk bencana geologi, hidrometeorologi dan lingkungan. Upaya mitigasi awal dapat dilakukan dengan cara mengendalikan ruang – ruang sesuai fungsinya dari ancaman degradasi.

  

Adanya konflik

Dari pengamatan Mongabay, konflik lahan juga masih terjadi di Jabar. Hal itu diakui Dedi warga Desa Seda, Kecamatan Mandirancan, Kuningan. Kebakaran hebat pernah terjadi di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) tahun 2015. Lebih dari 120 hektare kawasan konservasi terbakar.

Menurut Dedi, kebakaran tersebut dipicu perebutan lahan antara masyarakat dengan pihak taman nasional. Sehingga ada dugaan hutan sengaja dibakar untuk pembukaan lahan. Dia menambahkan, perambahan hutan masih dilakukan masyarakat secara sembunyi-sembunyi.

Lebih lanjut, Dedi yang juga anggota masyarakat mitra polhut mengatakan, hal itu dilatarbelakangi kecemburuan masyarakat. Karena dulunya hutan TNGC dikelola Perhutani bersama masyarakat. Lalu ada perubahan pengelolaan kewenangan ke taman nasioanal. Hingga berunjung konflik berkepanjangan.

Sumber: http://www.mongabay.co.id/

Konservasi Kupu-kupu, Upaya Daawia Suhartawan Jaga Kekayaan Alam Papua

0
Taman kupu-kupu dibuat Daawia, demi membangun rumah kupu-kupu. Foto: Asrida Elisabeth

Hari Kartini jatuh pada 21 April, dan Hari Bumi setiap 22 April. Memperingati dua hari penting ini, Mongabay, menyajikan seri tulisan mengenai perjuangan dan upaya perempuan-perempuan dalam menjaga lingkungan dan alam. Mereka bekerja tanpa pamrih. Bagi para perempuan ini, memulai berbuat sesuatu bagi alam walau kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka sosok-sosok inspiratif.

Pada edisi keempat ini mengetengahkan cerita dari Dawia Suhartawan. Dia dosen di Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua.

Daawia bukan pengajar biasa. Perempuan yang sudah 30 tahunan di Papua ini, juga aktif mengkonservasi serangga Papua terutama kupu-kupu.

Kecintaan Daawia pada kupu-kupu berawal dari perjumpaan dengan alm. Bruder Henk Van Mastrigt, misionaris asal Belanda sejak 1974 di Papua.

Baca juga: Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua

Bruder Henk adalah kolektor kupu-kupu. Dari Bruder Henk, Daawia kala itu dosen Biologi belajar banyak tentang kupu-kupu mulai dari identifikasi jenis hingga bagaimana menyimpan koleksi.

Mereka berdua juga aktif mendampingi mahasiswa yang penelitian tentang serangga.

Penelitian terhadap serangga seperti kupu-kupu jadi sesuatu sangat penting, karena serangga parameter dalam menentukan mutu hutan.

Tahun 2005, mulai dibentuk kelompok entomologi Papua. Daawia sebagai salah satu yang merintis terbentuknya kelompok ini. Kelompok ini terdiri dari berbagai dosen, mahasiswa mauapun para pencinta kupu-kupu, yang bertujuan meneliti fauna serangga di Papua.

Dari penelitian ini diharapkan bisa diketahui titik-titik keragaman hayati hingga memberi dukungan dan sumbangan bagi upaya perlindungan hutan hujan tropis di Papua.

Baca juga: Naomi Srikandi, Berkarya, Suarakan Para Petani Pejuang Lingkungan

Kelompok ini menerbitkan majalah sederhana bernama Sugapa ( Suara Serangga Papua). Terbit empat kali dalam setahun. Kelompok ini juga terhubung dengan berbagai peneliti dan museum serangga di berbagai negara.

Kini koleksi kupu-kupu Bruder Henk diserahkan ke Kampus Universitas Cenderawasih di Jurusan Biologi Fakultas MIPA tempat Daawia mengajar. Laboratorium ini bernama Laboratorium Henk Van Mastrigt, berisi 72.000 koleksi specimen kupu-kupu ditambah specimen serangga-serangga yang lain dari Papua.

Koleksi kupu-kupu Bruder Henk diserahkan ke Kampus Universitas Cenderawasih di Jurusan Biologi Fakultas MIPA . Foto: Asrida

Daawia bersama mantan mahasiwa Evie Warikar juga bekerja sebagai dosen di tempat sama, mengelola laboratorium ini.

Meski koleksi lengkap, laboratorium ini minim perhatian. “Di sini kemarin Dirjen Dikti penjamin mutu universitas datang berkunjung. Mereka memuji koleksi di sini mengatakan harus dijaga baik. Kami susah payah survive.

Tak hanya laboratorium, upaya Daawia bersama tim untuk membuat kebun kupu-kupu di kampus juga mengalami banyak kendala. Lokasi kebun juga menjadi tempat tinggal masyarakat menyulitkan usaha mereka mengembangkan kebun kupu-kupu, ditambah perhatian kampus minim.

Pendekatan  ke pemerintah, katanya, pernah dilakukan namun tak kunjung terlaksana. Hingga 2011, Daawia memanfaatkan pekarangan seluas satu hektar untuk kebun kupu-kupu.

“Saya berpikir, kalau saya tak mulai, semua hanya akan jadi mimpi. Saya sudah terlambat. Jadi lebih baik mulai dari halaman rumah sendiri. Semoga dari sini nanti orang bisa meniru menghargai alam.”

Berbekal pengetahuan tentang kupu-kupu, Daawia menanam berbagai tanaman makanan kupu-kupu. Setelah tanaman-tanaman itu tumbuh, kupu-kupu pun datang dan menghisap madu, termasuk kupu-kupu endemik Papua. Daawia juga mengamati tumbuhan liar di kebun yang ternyata tempat hidup kupu-kupu. Ragam jenis kupu-kupu sangat bergantung jenis tanaman.

“Pada kupu-kupu, untuk species A, makanan juga species A, tidak berebutan. Untuk sekian species, harus tanam sekian jenis tanaman, terutama saat masih berbentuk ulat.”

Tiap hari, Daawia observasi di kebun ini.

Daawia sering ditanya kenapa tak menanam tanaman yang bisa dimakan. “Kalau saya bilang untuk kupu-kupu, mereka bilang untuk apa nonton kupu-kupu?”

Daawia menyadari, perlu proses bagi masyarakat memahami apa yang sedang dia lakukan. Selain di rumahnya, bersama tim dia juga berencana mengembangkan kebun kupu-kupu untuk masyarakat di Cyclop.

Kebun kupu-kupu yang sekarang diharapkan bisa sebagai sumber bibit tanaman bagi siapapun yang ingin jadikan tempat mereka habitat kupu-kupu.

Untuk mengajak masyarakat, media yang digunakan Daawia adalah Facebook. Berbagai pengetahuan tentang serangga terutama kupu-kupu dibaginya, juga ajakan-ajakan apa yang dikerjakan mulai mempengaruhi orang lain.

Daawia mulai diminta memperkenalkan kupu-kupu di sekolah-sekolah, kelompok gereja hingga kelompok ibu rumah tangga.

Dawia Suhartawan (berkacamata), dosen di Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua. Foto: Asrida Elisabeth

Perbandingan

Daawia studi master di Philipina dan kini studi doctoral di Jerman. Baik tesis maupun disertasi membahas kupu-kupu Papua. Di negara-negara yang dikunjungi, penelitian tentang serangga termasuk kupu-kupu sudah lebih maju dan memasyarakat.

Di toko bunga, misal, penjual sudah punya pengetahuan jika pembeli ingin kupu-kupu jenis tertentu datang ke halaman mereka, maka bibit bunga tertentu harus ditanam.

“Semua itu bisa terjadi karena perhatian megara terhadap konservasi cukup tinggi.”

Di Leiden, ada museum di mana tersimpan koleksi serangga terjaga baik termasuk kupu-kupu dari Papua. Kebun kupu-kupu juga ada, meskipun mereka harus menyediakan biaya besar untuk menghangatkan lokasi karena harus menyesuaikan dengan iklim tropis.

Orang dengan berbagai tujuan datang mengunjungi termpat itu baik rekreasi, belajar mauapun penelitian. Menanam bunga terbatas musim, saat musim dingin, tak bisa lagi.

“Saya pikir kalau buat kebun kupu-kupu di Papua tak perlu biaya besar seperti Eropa. Rasanya terlalu malas kalau kita tak buat.”

Perhatian terhadap konservasi di Indonesia, kata Daawia, memang masih kurang. Indonesia, cenderung mengembangkan bidan-bidang yang dalam satu dua bulan langsung menghasilkan uang, namun merusak alam.

Padahal, keragaman hewan dan tumbuhan terutama di Papua, bisa mendatangkan keuntungan dan dikelola berkelanjutan.

Daawia mencontohkan, bunga sakura sebagai daya tarik kunjungan wisata ke Jepang. Wisatawan tahu kapan harus berkunjung jika ingin menyaksikan sakura.

Di Papua,  ada bunga lebih indah dari Sakura. “Flame of Papua, muncul tiga kali dalam setahun. Tak pernah diperhatikan. Juga ada anggrek Papua sampai 3.000 jenis belum banyak dipelajari Kita belum belajar menghargai apa yang kita punya.”

Selain itu, konsep membangun kota di dalam hutan juga mulai dikembangkan di banyak tempat di luar negeri. Hutan tak dimusnahkan. Jumlah pohon lebih banyak dari bangunan.

Alam memiliki pengaruh penting dalam membentuk karakter manusia. Berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa kondisi psikologi dan fisiologi orang dekat dengan alam dan di kota yang penuh kemacetan sangat berbeda.

“Pohon-pohon mengeluarkan zat kimia yang membuat badan sehat yang menghasilkan hormon antistress.”

Ada trend masyarakat hidup sehat, orang membeli obat herbal dan lain-lain. Padahal, katanya, berinteraksi dengan alam, sudah membantu manusia sehat.

“Perlu menjaga alam, karena akan ada banyak maaf balik yang kita peroleh dari sana.”

Daawia akan mengajak masyarakat punya taman-taman bunga agar kupu-kupu banyak tempat hidup. Foto: Asrida Elisabeth

Harapan

Papua satu dari tiga area terakhir di dunia dengan 80% hutan masih utuh dengan kehidupan liar.  Menurut Daawia penting pemerintah dan masyarakat menyadari serta mengupayakan aksi penyelamatan.

Indonesia hutan alam terus terkikis. Keragaman hayati terancam karena perusakan hutan untuk berbagai kepentingan.

“Kita bisa melihat pembangunan secara fisik, gedung tinggi, jalan dan lain-lain. Semua bisa diciptakan. Kalau alam, semut biarpun kecil tak bisa diciptakan. Mereka bisa hilang bersamaan kerusakan hutan atau pembangunan serampangan.”

Lewat peran dia sebagai dosen, peneliti, dan pegiat entomologi, Daawia berharap bisa mengajak lebih banyak orang mencintai alam Papua dan menjaga agar terus lestari.

Daawia bermimpi, suatu saat laboratorium Henk Van Mastrigt akan menjadi museum semua koleksi tersimpan baik.

“Kalau museum biasa ada ruangan khusus penyimpanan, pameran dan penelitian. Di luar, bisa dilengkapi kebun kupu-kupu.”

Desain museum ini mulai dirancang, tinggal menunggu dukungan pemerintah ataupun pihak lain untuk mewujudkan.

Dengan kekayaan budaya Papua, katanya, sangat memungkinkan membuat kebun budaya (etnobotanical garden). Tempat ini terdapat suku dan tumbuhan serta hewan hidup bersama mereka sejak nenek moyang.

“Jika itu ada, akan menjadi spot menarik dunia dan bisa menghasilkan uang.”

Meskipun begitu, Daawia sadar, sulit mewujudkan mimpi itu di negara seperti Indonesia yang beranjak berkembang. Harapannya, mungkin bukanlah prioritas. Negara, katanya, belum menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar pembangunan.

Para pejabat, katanya, tak mengerti aset apa yang dimiliki dan bisa dikembangkan.  “Butuh orang bijak yang mencintai alam sebagai pelaku pembangunan,” katanya.

Bagi Daawia, sebelum mimpi-mimpi besar terwujud, ingin memulai dengan yang kecil-kecil terlebih dahulu.

“Semoga bisa mempengaruhi orang ikut mencintai alam. Saya percaya alam tak bisa kita ciptakan, hanya bisa kita pelihara.”

Daawia (berkaca mata) bersama rekan di depan labortorium kupu-kupu. Foto: Asrida Elisabeth

Sumber: http://www.mongabay.co.id/

Begini Semangat Komang Sarira, Difabel Penjaga Alam Desa Sumberkima

0

Swastiatu, demikian kata yang terlontar pertamakali, saat saya berkenalan dengannya.  Dia tidaklah berbadan normal seperti kebanyakan orang. Anak terakhir dari 7 bersaudara dari pasangan Kadek Galung dan Nengah Rasti ini, terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Sang kuasa memberikan tangan dan kaki yang lebih kecil dari ukuran normalnya. Iya, Komang Sarira adalah seorang penyandang disabilitas.  Dia bertempat tinggal di Desa Sumberkima, sekitar kurang lebih 30 km timur Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

Walaupun mempunyai kekurangan dari sisi fisik, tetapi apa yang telah dilakukan untuk kampung halamannya, membuatnya sangat dihormati oleh orang-orang desa sumber kima.  Lulusan Fakultas Sastra Inggris Universitas Udayana ini memulai hal yang sebelumnya tidak dilakukan oleh penduduk kampungnya. Komang Sarira, atau biasa dipanggil Bli Ari ini, mengembangkan Desa Sumberkima menjadi desa tujuan wisata, yang mengutamakan pelestarian lingkungan.

Komang Sarira sedang menyelam di perairan Desa Sumberkima, sekitar kurang lebih 30 km timur Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dia jadi motor penggerak kelestarian alam dan ekowisata di desanya tersebut. Foto : Wisuda

Sebagai mantan atlit paralimpyc provinsi Bali, Komang Sarira pun kini aktif di NPC (National paralympic committee), organisasi untuk olahraga prestasi untuk kaum difabel . Komang sarira tekun melatih dan mencari bibit baru atlet – atlet paralympic, dengan tujuan mengangkat derajat orang-orang penyandang difabilitas. Dia pun melakukan banyak pendampingan bagi orang –orang yang mengalami cacat baru, karena kecelakaan ataupun penyakit. Dan sekarang Bli Ari bekerja sebagai PNS.

Pada awalnya, Bli Ari ini memang hanya melihat bahwa di desanya, masyarakatnya mempunyai penghasilan yang tidak sama. “ Ketimpangan ekonomi di sini sangat tajam dan hati saya tergerak berbuat sesuatu untuk mereka yang desa saya ini,” kataya. Setidaknya  itu yang dikatakan kepada saya, ketika saya menanyakan awal kenapa dia melakukan semua ini.

Bersama istrinya Luh Suladri, dia mendatangkan guru tari untuk melatih anak-anak di desanya, untuk kemudian diajaknya pentas ke hotel-hotel yang memang banyak terdapat di sana.  Tetapi lama kelamaan,  Bli Ari melihat ada sesuatu yang bisa dioptimalkan di desanya.

Meski penyandang difabel, Komang Sarira merupakan sosok penggerak di Desa Sumberkima, Bali untuk menjadi desa ekowisata dan menjaga kelestarian lingkungannya. Foto : Wisuda

Walaupun penyandang difabilitas, tetapi berkat ketekunannya, Bli Ari juga memiliki licence diving. Hobinya akan alam, mengantarkannya membulatkan tekad untuk bisa menyelam. Keindahan laut selalu membuatnya kagum akan ciptaan Sang Hyang Widhi.

Apalagi di dalam Hindu, agama yang dianutnya mengajarkan tentang Tri Hita Karana, yaitu tiga hal yang bisa yang bisa menyebabkan manusia bahagia. Yaitu, hubungan manusia dengan Yang di atas, hubungan manusia dengan alam sekitar, dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Hal itu semakin menguatkannya untuk lebih menjaga alamnya.

Komang sarira, adalah salah satu orang yang  memprakarsai pengembangan wisata di desanya yang berbasis ramah lingkungan. Hampir setiap waktu tertentu dia mengajak penduduk desa untuk mengadakan bersih pantai dan pulau.

Komang Sarira (dua dari kiri) bersama warga Desa Sumberkima, Bali, rutin membersihkan pantai di desanya untuk mendukung menjadi ekowisata dan tempat wisata. Foto : Wisuda

Dan hasil jerih payahnya itu mulai terlihat sekarang. Ekowisata mulai bertumbuh di Desa Sumberkima. Dermaga sederhana yang didirikannya bersama penduduk desa, untuk mengantarkan para turis menikmati indahnya laut sumberkima pun, mulai ramai didatangi wisatawan lokal dan manca negara.

Tak lupa, Komang Sarira juga, secara rutin mengajak sesama penyandang disabilitas, untuk  lebih mengerti alam, dengan mengajak mereka trekking keliling hutan dan mangrove, dan ber-snorkling ataupun menyelam. Dengan begitu, komang berharap desanya akan lebih maju, dan sekaligus terjaga alamnya.

Tidak perlu menjadi sempurna untuk melakukan hal yang besar dan berguna bagi masyarakat dan alam bukan?

Komang Sarira sedang menyelam di perairan Desa Sumberkima, sekitar kurang lebih 30 km timur Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dia jadi motor penggerak kelestarian alam dan ekowisata di desanya tersebut. Foto : Wisuda

Sumber: http://www.mongabay.co.id

Ini Rekomendasi Mitigasi Bencana di Pesisir Utara Makassar

0
Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra
Mangrove sebagai ekosistem penting di kawasan pesisir bisa menjadi pilihan mitigasi kebencanaan tanpa merusak lingkungan yang ada. Ini berbeda dibandingkan bentuk mitigasi lain, seperti pembangunan fisik yang bisa saja berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.

“Banyak pilihan dalam pelaksanaan mitigasi di pesisir, tapi mangrove adalah salah satu vegetasi yang bisa mengakomodir pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan pilihan yang tidak mengesampingkan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan,” ungkap Abbdul Rahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar kepada Mongabay, akhir Desember 2016, menjelaskan hasil penelitian untuk program doktornya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 2016 lalu.

Abdul Rahman Bando (paling kiri), sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan peneliti melihat potensi mangrove sebagai upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Ia juga melihat mangrove bisa menjadi solusi dalam penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Makassar yang masih jauh dari ideal. Foto: Wahyu Chandra

 

Dalam desertasinya yang berjudul ‘Kajian Strategi Pengelolaan Eksosistem Mangrove di Pesisir Utara Makassar dalam Rangka Mitigasi Bencana’ Rahman menjelaskan betapa pesisir Makassar yang sangat rentan akan kerusakan seiring dengan semakin gencarnya investasi di kawasan tersebut.

(baca : Begini 6 Langkah Strategis Perbaikan Tata Kelola Mangrove di Indonesia)

“Jadi pesisir dalam pandangan investor seperti buah mangga yang ranum dan sangat menjanjikan. Coba bayangkan lahan pesisir dalam kondisi yang alamiahnya paling harganya Rp100 ribu – Rp200 ribu, tetapi begitu mereka sentuh diberi rukan dan reklamasi itu bisa bernilai sampai Rp30 juta per meter,” katanya.

Menurutnya, meski pesisir Makassar begitu menggiurkan, namun dalam pengelolaannya seharusnya tetap mempertimbangkan kelestarian ekologi, apalagi dari tahun ke tahun terjadi tren kenaikan air laut sebagai dampak perubahan iklim.

Dalam kajiannya menggunakan citra satelit pada perhitungan pasang surut dan kenaikan air laut, Rahman menemukan bahwa pada tahun 2025 mendatang akan terjadi kenaikan air laut di pesisir Makassar hingga 30 cm lebih. Pada tahun 2050 menjadi 60 cm lebih dan pada tahun 2075 mencapai 90 cm lebih. Pada tahun 2100 kenaikannya diperkirakan sudah mencapai 122 cm.

Tambak di Kelurahan Untia, Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan, terlindungi dari abrasi sejak 2 tahun lalu berkat semakin membaiknya kondisi pesisir. Keberadaan tanaman mangrove yang kini telah mencapai 5 meter menjadi perisai pesisir dari ombak yang tinggi akibat angin kencang di bulan Januari tiap tahunnya. Foto: Wahyu Chandra

 

Tidak hanya kenaikan air laut akibat pencairan es di wilayah kutub sebagai dampak dari bumi yang semakin memanas, masalah lain yang muncul adalah terjadinya deforestasi di daratan yang berdampak pada menurunnya daya simpan air pada tanah.

“Di lain pihak hutan-hutan di daratan habis dibabat untuk kebutuhan ruang mengakibatkan daya simpan air ini menjadi rendah, sehingga ketika terjadi hujan hanya dalam hitungan jam saja air itu semua sudah di laut lagi. Padahal dulunya ketika alam masih alami butuh waktu hingga seminggu atau lebih.”

(baca : Nasib Miris Hutan Mangrove Disulap jadi Tambak hingga Kebun Sawit)

Dengan kondisi inilah sehingga harus ada upaya pencegahan awal berupa perencanaan mitigasi jangka panjang.

“Jika Kota Makassar sebagai kota besar tidak membuat mitigasi jangka panjang maka akan berbahaya bagi generasi mendatang. Mungkin saat ini dampaknya belum begitu dirasakan, tetapi kan kita tidak boleh bermasa bodoh.”

Menurut Rahman, penelitiannya tentang mangrove sebagai sistem mitigasi bencana juga didorong oleh minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Ini bukan karena tak ada komitmen Pemkot Makassar, tetapi terkendala oleh lahan-lahan dalam kota yang semakin mahal, bisa mencapai puluhan juta per meter.

“Saya pikir kalau kita menambah RTH di pesisir kan ini tanah negara jadi tak ada biaya pembebasan lahan. Hanya memang dibutuhkan komitmen dan sinergi dari berbagai stakeholders terkait untuk menjalankannya.”

Penanaman mangrove di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dilakukan sejak 2007 dan masih berlangsung, dengan melibatkan warga sekitar dan siswa-siswa sekolah SD hingga SMA. Hingga saat ini sudah sekitar 50 ribu bibit yang ditanam dalam 9 tahun terakhir. Foto: Wahyu Chandra

Pelibatan Masyarakat

Selanjutnya Rahman menyarankan agar masyarakat di pesisir tidak diabaikan, namun didukung dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka, baik melalui usaha kreatif ataupun pengembangan wisata bahari potensinya cukup besar.

“Makassar kan krisis tempat-tempat wisata alam. Tetapi kalau kita kembangkan wisata pesisir dengan hutan-hutan mangrove dibuat tracking mangrove dan gazebo lalu ada space untuk warga lokal bisa menjual hasil-hasil olahan kelautan dan perikanan, ini kan sangat menarik dan bisa memberi tambahan ekonomi. Dari situlah bisa menjadi motivasi mereka bisa dilibatkan dalam pelestarian mangrove.”

(baca : Begini Pemberdayaan Nelayan Sekaligus Pelestarian Mangrove Dengan Ekominawisata di Lantebung. Seperti Apa?)

Menurut Rahman, mangrove ini tidak akan bertahan tanpa pelibatan masyarakat lokal dalam menjaganya. Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar sendiri melalui program CCD IFAD telah menginisiasi terbentuknya kelompok-kelompok sumber daya alam di seluruh kelurahan pesisir Makassar, termasuk kelompok pelestari mangrove. Salah satu kelompok pesisir ini bahkan telah mampu memproduksi bibit hingga 30 ribu bibit.

“Kita anggaplah hargnya Rp2.500 per bibit maka bisa menghasilkan Rp75 juta. Ini pasti mereka akan tertarik untuk terlibat. Nah kemudian dari sana kita harus memberikan penyadaran. Kami melakukan penyuluhan.”

 

Tracking mangrove yang dibangun baru sekitar 170 meter. Diharapkan pada tahun 2017 mendatang panjangnya akan mencapai beberapa kilometer yang membentang sepanjang pesisir utara Kota Makassar. Tracking ini juga berfungsi dermaga bagi nelayan setempat. Foto: Wahyu Chandra

Dalam penelitiannya ini Rahman juga membuat analisis prioritas dan menemukan bahwa upaya pelestarian baik melalui rehabilitasi, pemeliharaan dan penanaman dengan melibatkan masyarakat menjadi urutan prioritas dalam hierarki strategi pengelolaan mangrove.

“Dapat dikatakan bahwa seberapa besar pun upaya dan anggaran pemerintah untuk mangrove ini jika tidak melibatkan masyarakat tak akan berhasil. Hanyalah kalau pemerintah ikut membuat regulasi, menegakkan peraturan, dan membuat insentif-insentif, alokasi anggaran dengan melibatkan masyarakat lokal, itu peluang berhasilnya tinggi.”

Kondisi di Lapangan

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa meski upaya-upaya pengrusakan mangrove masih terjadi sepanjang tahun 2000-2015, namun kondisi mangrove masih cukup baik dan meningkat luasannya, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Diperkirakan penyebabnya adalah gencarnya upaya penanaman mangrove pada periode tersebut.

“Memang ada kerusakan, tapi tiga tahun terakhir ini juga ada penanaman sekitar 150 ribu bibit, sehingga luasan lahan mangrove bertambah sekitar15 hektar. Meskipun tidak berhasil 100 persen, namun nampak sekali keberhasilannya cukup bagus, tumbuh di atas 60 persen.”

Rahman juga mendapatkan data kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk pengembangan mangrove di lahan sekitar 660 hektar,yang masih bisa ditanami. Lokasinya tersebar di lima kelurahan bagian utara Makassar, yaitu Untia, Bira, Parangloe, Buloa dan Tallo.

“Tetapi setelah kita lihat kesesuaian berdasarkan kondisi lapangan, kita rekomendasikan hanya 170 hektar saja yang sangat memungkinkan untuk bisa segera ditanami,” tambahnya.

Tercemarnya Sungai Tallo, Kota Makassar, Sulsel membuat ekosistem sungai dan mangrove terganggu. Banyak jenis ikan yang susah ditemukan, termasuk kepiting rajungan yang biasanya bergerombol di sekitar tanaman mangrove. Foto: Wahyu Chandra.

Secara total, luas mangrove di pesisir utara Makassar di lima kelurahan seluas 54 hektar. Kondisinya jauh lebih baik dibanding pesisir bagian barat ke selatan, yang sebagian besar terdampak proyek reklamasi pemerintah dan swasta.

“Bagian barat ke selatan ini kan cenderung sudah direklamasi, juga sudah dibangun tanggul-tanggul, sehingga sudah agak sulit mengembangkan hutan mangrove di kawasan itu.”

Penyebab berkurangnya tutupan mangrove di Makassar selama ini antara lain konversi lahan untuk kebutuhan pemukiman dan tambak. Ada juga karena industri, pertanian dan proyek pembangunan jalan Ir Sutami. Selain itu ada juga untuk pembangunan pelabuhan perikanan nasional Untia yang mengorbankan mangrove yang ada.

(baca : Tercemar Berat, Pesisir Makassar Tak Lagi Kondusif)

Poin penting dari penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mempertahankan ekosistem yang ada melalui pembuatan regulasi.

“Sekarang kita perlu membuat zonasi ruang pemanfaatan pesisir. Makassar sudah punya dokumennya tetapi belum diimplementasikan karena belum jadi Perda. Kita juga perlu membuat zonasi mangrove itu sendiri, sehingga jelas mana zona yang bisa ditanami dan yang tidak memungkinkan. Ini yang sedang kita buat kajiannya.”

Sumber: www.mongabay.co.id

Pegiat Lingkungan: Tolak Rencana dan Hasil Kajian Proyek Panas Bumi di Zona Inti TNGL

0
Gajah sumatera yang hidup di Kawasan Ekosistem Leuser beserta spesies kunci lainnya yaitu orangutan, badak, dan harimau. Foto: Junaidi Hanafiah
Gajah sumatera yang hidup di Kawasan Ekosistem Leuser beserta spesies kunci lainnya yaitu orangutan, badak, dan harimau. Foto: Junaidi Hanafiah

PT. Hitay Panas Energy, tetap berencana menggarap proyek geothermal atau panas bumi yang berada di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Untuk mendukung proyek tersebut, perusahaan asal Turki ini telah membiayai sejumlah peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah memaparkan hasil penelitiannya pada 8 Desember 2016 lalu di Kantor BBTNGL di Medan, Sumatera Utara.

Tim peneliti yang diketuai Taufik Tri Hermawan, yang bekerja selama 10 hari di Kappi, Aceh, zona inti dan koridor keanekaragaman hayati TNGL itu, memberikan kesimpulannya. “Proyek geothermal di Kappi akan memberi perluasan lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.”

Perluasan lapangan kerja secara langsung ini berupa pelibatan masyarakat untuk operasionalisasi kegiatan dan pengamanan hutan. Sementara yang tidak langsung berupa peningkatan energi listrik yang biasanya akan diikuti perluasan variasi pekerjaan.

Penelitian ini juga menyimpulkan, keberadaan energi listrik yang bisa dimanfaatkan masyarakat, dapat memperkuat dukungan publik. Terutama, dalam hal menekan terjadinya gangguan TNGL baik yang ada di sekitar kawasan eksploitasi maupun kawasan lain.

Para peneliti UGM pun mengeluarkan rekomendasi, diantaranya, pengusahaan panas bumi memenuhi kriteria serta harus dipastikan bahwa pengusahaan panas bumi tidak akan menimbulkan kerusakan yang sama seperti pada pertambangan.

Hutan Leuser yang harus dilindungi. selain berfungsi sebagai penopang hidup masyarakat dan sumber air bersih di hutan ini hidup juga gajah, orangutan, badak sumatera, dan harimau sumatera. Foto: Junaidi Hanafiah

Pihak pengelola panas bumi juga perlu melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Provinsi Aceh untuk mendapatkan dukungan perubahan zonasi di TNGL tersebut.

Selain advokasi dengan kementerian, pihak pengelola panas bumi sebaiknya ikut menghimpun LSM di bidang lingkungan dan memberikan penjelasan kepada LSM tersebut bahwa pemanfaatan panas bumi berbeda dengan proses pertambangan pada umumnya.

Sebelumnya, untuk mendukung proyek geothermal di dalam zona inti TNGL ini, Zaini Abdullah, Gubernur Aceh, pada tanggal 16 Agustus 2016 telah mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung proyek panas bumi tersebut. Dalam Surat Bernomor: 677/14266, Zaini meminta KLHK merevisi sebagian zona inti menjadi zona pemanfaatan untuk kepentingan proyek itu.

Kawasan Kappi, zona inti yang diajukan untuk proyek panas bumi adalah kawasan suaka margasatwa seluas 142.800 hektare yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Wilayah ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 276/Kpts-II/1997 tentang penunjukan TNGL.

Statusnya sebagai zona inti (core area) dikarenakan memenuhi kriteria Keputusan Menteri No. P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

 

Listrik tenaga hidro di Gayo Lues yang memanfaatkan air sungai yang berhulu di TNGL. Foto: Junaidi Hanafiah

Tolak

Menanggapi hasil penelitian singkat itu, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan di Aceh dan Sumatera Utara menyatakan bahwa studi tersebut tidak memenuhi kajian ilmiah berdasarkan data yang memadai.

“Jika perubahan zonasi dikabulkan dan proyek diperbolehkan akan ada konsekuensi besar terhadap kehidupan spesies-speises terancam punah yang menggantungkan hidup pada koridor kawasan ini,” ujar Farwiza Farhan, Ketua Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), belum lama ini.

Farziwa menjelaskan, Kawasan Ekosistem Leuser yang termasuk di dalamnya Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu habitat terakhir bagi spesies-spesies kunci sumatera seperti gajah, orangutan, badak, dan harimau sumatera. “Selain itu juga merupakan koridor penyambung antara blok-blok habitat satwa yang berada di bagian timur dan barat TNGL.”

Pemusnahan barang bukti satwa liar, Senin 23 Mei 2016, di Banda Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah

Panut Hadisiswoyo, Direktur Orangutan Information Centre (OIC) mengatakan, hasil studi tersebut tidak layak dijadikan acuan kebijakan perubahan. “Metode yang digunakan tim survei tidak cukup jelas. Hasil dan kesimpulan yang diambil juga tidak didukung data dan jangka waktu survei memadai. Survei ini hanya bisa dikategorikan sebagai survei kilat. Tidak bisa digunakan sebagai basis rekomendasi untuk sebuah mega-proyek yang berdampak luas.”

Efendi Isma, Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) pun tidak setuju dengan rencana perubahan status zona inti TNGL. Menurutnya, potensi energi panas bumi di TNGL sangat kecil di bandingkan dengan daerah lainnya di Aceh, seperti di Gunung Seulawah (Kabupaten Aceh Besar), di Gunung Burni Telong (Kabupaten Bener Meriah), dan beberapa daerah lainnya. “Jika dihitung, sekitar 14 lokasi alternatif tersebar di tujuh kabupaten yang memiliki potensi panas bumi. Jika digabungkan hasil energinya mencapai lebih dari 950 MW.”

Efendi mempertanyakan, kenapa yang dikejar itu zona inti TNGL yang letaknya jauh? Padahal, hampir semua lokasi alternatif yang ada posisinya dengan kota-kota besar di Aceh, sehingga lebih efisien. “Ada yang aneh, yang diajukan justru kawasan paling berharga dan tak tergantikan di Aceh.”

Selain kerusakan habitat, perburuan merupakan ancaman nyata yang membayangi nasib orangutan sumatera. Foto: Junaidi Hanafiah

Manager Konservasi Forum Konservasi Leuser (FKL), Rudi Putra mengatakan, nenek moyang masyarakat Aceh telah bersusah payah menyelamatkan hutan di ekosistem Leuser khususnya saat menghadang invansi pertambangan Belanda. “Perwakilan pemuka adat dan pemerintahan di berbagai daerah di Aceh menandatangani kesepakatan untuk menyelamatkan hutan Leuser. Saat ini, kita malah ingin merusaknya.”

Rudi menambahkan, orang-orang Aceh dulu, tidak sekolah ke luar negeri. Tapi ada kesadaran untuk menyelamatkan hutan Leuser. Mereka tahu, hutan Leuser sangat penting untuk kehidupan masyarakat. “Kita yang telah menempuh pendidikan tinggi dengan banyak gelar, justru berlomba untuk merusaknya. Ini memalukan.”

Para pegiat lingkungan ini mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menolak penurunan status kawasan, dari zona inti ke zona pemanfaatan. KLHK juga diminta komitmennya untuk melindungi zona inti tersebut dan TNGL keseluruhan yang merupakan Situs Warisan Dunia.

 

Sumber: www.wanadri.co.id

Dua Siklon Tropis Tumbuh Dekat Wilayah Indonesia, Ini Analisis BMKG Terkait Dampaknya

0

(JAKARTA, 22 Desember 2016) Dua Siklon Tropis (TC) terbentuk di dekat wilayah Indonesia, yaitu TC YVETTE dan TC NOCK-TEN. TC YVETTE tumbuh di Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa, pada posisi 14.1 BT, 114.2 LS, tepatnya pada jarak sekitar 653 km dari Denpasar pada hari Rabu (21 Des 2016, 13.00 WIB). Pusat tekanan rendahnya 990 hPa dan kecepatan angin maksimum di sekitarnya 75 km/jam. Pergerakan TC YVETTE perlahan ke arah timur- tenggara menjauhi wilayah Indonesia. Sedangkan TC NOCK-TEN terbentuk di Samudera Pasifik Barat sebelah utara Papua, tepatnya di 8.1 LU, 139.6 BT pada hari Kamis (22 Desember 2016, 04.00 WIB). Pusat tekanan rendah TC NOCK-TEN mencapai 1000 hPa dengan angin maksimum di sekitarnya mencapai 93 km/jam dan pergerakannya ke arah Barat Laut dengan kecepatan 20 km/jam. Dalam waktu dua hari ke depan kedua TC tersebut masih dapat terbentuk.

Terbentuknya dua TC tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan kondisi cuaca signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Pola siklonik yang terbentuk dari dua TC tersebut menyebabkan pola angin di wilayah Indonesia cukup signifikan memberikan dampak pada pembentukan awan hujan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah dan angin kencang terutama di wilayah perairan yang menyebabkan timbulnya gelombang tinggi.

Dalam periode Tiga hari kedepan perlu di waspadai potensi angin kencang di wilayah Laut Jawa, Laut Bali, sebagian wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur, Pesisir selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jawa Timur bagian Timur dan Selatan, Bali, NTB, NTT, Papua Barat, Papua bagian Utara, dan Biak. Potensi gelombang laut dengan ketinggian 2.0 – 2,5 meter dapat terjadi di samudera Pasifik Barat sebelah utara Biak, Samudera Pasifik sebelah utara Jayapura, perairan Biak dan Perairan Jayapura- Sarmi. Gelombang laut dengan ketinggian 2.5 – 4.0 meter dapat terjadi di wilayah Laut Jawa bagian tengah dan timur, Samudera Hindia selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Perairan selatan Jawa Tengah hingga NTB, selat Bali bagian selatan, Laut Sumbawa, Laut Flores bagian barat. Sedangkan potensi gelombang laut dengan ketinggian lebih dari 4.0 meter dapat terjadi di wilayah Samudera Hindia selatan Bali hingga NTT.

Masyarakat dan pengguna transportasi laut dihimbau agar waspada dan lebih berhati-hati terhadap dampak secara tidak langsung yang dapat ditimbulkan dari fenomena TC YVETTE dan TC NOCK-TEN seperti angin kencang, potensi gelombang laut tinggi, hujan lebat, dan lainnya.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengantisipasi bencana akibat kondisi cuaca ekstrem, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam dapat menghubungi melalui :

call center 021-6546318 ;

http://www.bmkg.go.id ;

follow @infobmkg, playstore: info BMKG;

Atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat di kota Anda.

 

Sumber: www.bmkg.go.id

Mama Aleta, Pejuang konservasi asal Nusa Tenggara Timur.

0

14753281_2093384954220538_7668947701845304987_o

#seputargunung
Mama Aleta lahir dari keluarga petani di kaki Gunung Mutis, Timor, NTT. Di usia muda, dia kehilangan ibunya sehingga dia dibesarkan perempuan lain di sukunya, Suku Mollo.

Suku Mollo berabad-abad bertahan hidup dari keanekaragaman hayati di Gunung Mutis yang disakralkan. Mereka mengumpulkan makanan dan obat-obatan dari hutan, menanam di tanah subur dan menenun baju dari serat alami.

Menyadari pentingnya menjaga tradisi serta tanah tempatnya berpijak, ia berjuang mati-matian mempertahankan semua itu. Thn 1999, tiga tahun setelah para perusahaan tambang marmer memulai kegiatannya di wilayah Gunung Mutis, ia terus melakukan aksi protes agar kegiatan merusak bumi ini dihentikan

Dia pun bertindak, menyatukan komunitas untuk sama2 menolak upaya korporasi itu demi mempertahankan identitas Suku Mollo. Keinginannya sederhana, agar masyarakat setempat tidak kehilangan sumber pangan, identitas dan budaya daerah. Mama Aleta secara damai menduduki tempat-tempat penambangan marmer dengan aksi yang disebut “protes sambil menenun.”
.
Perjuangannya semakin berat manakala dia harus berhadapan dengan pemerintah setempat yang menuduhnya telah menyerobot hutan. Mereka pun memasang pengumuman untuk menangkap dan membunuh Mama Aleta. Bersyukur, beliau selamat dari usaha percobaan pembunuhan. Mama Aleta lari menyembunyikan diri di dalam hutan

Perjuangan Mama Aleta dan Masyarakat Adat Mollo selama 11 tahun mulai membuahkan hasil pada 2007, dengan dihentikannya operasi tambang di daerah tersebut. Perusakan tanah hutan yang sakral di Gunung Mutis, Pulau Timor akhirnya bisa dicegah
.
Tambang sudah tak ada. Kini, Mama Aleta bersama berbagai komunitas di seluruh wilayah Timor Barat memetakan hutan adat mereka. Ini untuk melindungi tanah-tanah adat dari jamahan tangan-tangan perusak di masa depan. Mama Aleta juga memimpin berbagai usaha untuk menciptakan berbagai peluang ekonomi baik dengan pertanian ramah lingkungan dan bertenun. Perjuangan Mama Aleta juga membawanya meraih penghargaan internasional bidang lingkungan hidup “Goldman Environmental Prize 2013”

Referensi : goldmanprize & Viva News
#gunungindonesia

Sumber: Instagram ‘GunungIndonesia’

Wali Pohon - MDC Wanadri

0FansLike
815FollowersFollow
4,673SubscribersSubscribe

Podcasts

Latest sermons

Block title