Home Artikel Artikel Penjelajahan

Artikel Penjelajahan

Dimana akan menampilkan seluruh POSTING yang masuk dalam category artikel penjelajahan (letak pada header menu (ARTIKEL - Penjelajahan) )

Persiapan Gowes Tim “Minangkabau Tour”

0
Tim melakukan cek akhir rute etape pertama; Padang - Danau Diateh - pada rapat di markas KGW Jln. Tan Malaka 12 Kota Padang, Selasa (21/11/2017).

Gambar terkaitHasil gambar untuk logo pronasHasil gambar untuk logo c59

Tim melakukan cek akhir rute etape pertama; Padang – Danau Diateh – pada rapat di markas KGW Jln. Tan Malaka 12 Kota Padang, Selasa (21/11/2017).
Pasang, setel, dan cek ulang sepeda menjelang perjalanan egtape pertama.

Tim KGW telah siap melakukan perjalanannya di Ranah Minang pada etape pertama “Minangkabau Tour”, Rabu (22/11/2017). “Tim sudah lengkap dan semua dalam kondisi yang baik. Kami sudah siap untuk memulai perjalanan,” ujar Ketua Tim Dedi Mongol.

Sementara itu, cuaca pada Selasa (21/11/2017) cukup mendukung karena pada pagi hari cerah dan suhu mencapai 30 derajat Celcius. “Hujan turun sore hari. Kalau besok seperti ini lagi, bagus juga. Perjalanan bisa lancar karena tak ada gangguan cuaca,” kata Agus Ardjito, salah seorang anggota tim.

Etape pertama ini akan menempuh jarak 58 km dari Kota Padang ke Danau Diateh. Titik awal perjalanan ditetapkan di Masjid Raya Sumatra Barat JLn. Khatib Sulaiman. “Kami akan berangkat pukul 8.00 WIB dan diperkirakan akan tiba pada siang hari. Jalur yang ditempuh cukup berat karena menanjak dan banyak tikungan. Selain itu, lalu lintas pun cukup padat,” tutur Dedi Juned, yang akan menjadi pemandu.

Tim gowes pada etape 1 ini adalah Bagus Satiardja, Dedi Mongol, Imon, H. Dede, Imam, Ade Bambang, Herlly, Rhenaldi, Gustaf Afdol, Aip Rivai, Bima, Eddy Obon, Nusie, Budiono, Yanto Udang, Dedi Juned, Pite Akil, Ade Imon, Tatty Zahrab, dan Lourike.*

Tim KGW “Minangkabau Tour” Tiba di Ranah Minang

0
Rombongan pertama Tim KGW "Minangkabau Tor" telah tiba di KOta Padang, Senin (20/11/2017) pkl. 9.00. Rombongan pertama tersebut terdiri dari Dedi Mongol, Obon, Udang, Budiono, Rhenaldi, Pite Akil, Dedi Juned, H. dede, dan Agus Ardjito. Rombongan kedua akan tiba pada Senin sore.
Rombongan pertama Tim KGW “Minangkabau Tour” telah tiba di KOta Padang, Senin (20/11/2017) pkl. 9.00 WIB. Rombongan pertama tersebut terdiri dari Dedi Mongol, Obon, Udang, Budiono, Rhenaldi, Pite Akil, Dedi Juned, H. dede, dan Agus Ardjito. Rombongan kedua akan tiba pada Senin sore.

Tim KGW Menuju “Minangkabau Tour”

0
Ketua Tim Dedi Mongol dan Rhenaldy dalam acara Gelar Wicara di PRFM News Chanel, Sabtu (18/11/2017). Keduanya tengah memaparkan rencana perjalanan bersepeda Tim Komunitas Gowes Wanadri di Sumatra Barat yang bertajuk "Minangkabau Tour" pada 22-27 November 2017.

“Minangkabau Tour” Komunitas Gowes Wanadri

Ketua Tim Dedi Mongol dan Rhenaldy dalam acara Gelar Wicara di PRFM News Chanel, Sabtu (18/11/2017). Keduanya tengah memaparkan rencana perjalanan bersepeda Tim Komunitas Gowes Wanadri di Sumatra Barat yang bertajuk “Minangkabau Tour” pada 22-28 November 2017.

Gambar terkaitHasil gambar untuk logo pronasHasil gambar untuk logo c59

Sebanyak 22 pesepeda jarak jauh yang tergabung dalam Kelompok Gowes Wanadri (KGW) akan melaksanakan perjalanan di Sumatra Barat selama enam hari. Perjalanan bertajuk “Minangkabau Tour” itu akan dimulai pada Rabu (22/11/2017) dan berakhir pada Selasa (28/11/2017) dengan menempuh jarak total 450 km.
”Perjalanan ini merupakan bentuk kecintaan kami kepada Tanahair. Kami juga ingin lebih mengenalkan sejarah dan wisata Sumatra Barat lewat perjalanan ini,” ujar Ketua Tim “Minangkabau Tour”, Dedi Setiadi Sukarya (Dedi Mongol/63 tahun). Peserta perjalanan “Minangkabau Tour” ini pada umumnya berusia lanjut.
1. Dedi Mongol
2. Rhenaldy Sofyan
3. Edi Juandi
4. Agus Ardjito
5. Dedi Juned
6. Budhiono
7. Yanto Udang
8. Pithe
9. Nusie
10. Bagus Satiardja
11. Bima
12. Tatty Bima
13. Laurike
14. Gustav Afdol
15. Aip Rivai
16. H. Dede
17. Ade Bambang
18. Imam
19. Herli
20. Imon
21. Tini
22. Gauri
Rute yang akan ditempuh:
1. Padang – Semen Indarung – Sitinjaulaut – Danau Diateh (jarak tempuh 56 km).
2. Danau Diateh – Padang Alahan Panjang –Danau Dibawah – Solok – Batusangkar/Istana Pagaruyung (jarak tempuh 93,3 km).
3. Pagaruyung – Payakumbuh – Kelok Sembilan – Lembah Arau (jarak tempuh 82 km).
4. Lembah Arau – Bukittinggi (46,6 km).
5. Bukittinggi – Ngarai Sianok – Matur – Puncaklawang – Kelok 44 – Danau Maninjau (53,9 km).
6. Danau Maninjau – Pariaman – Padang (106,6 km)

Mongabay Travel: Surga Tersembunyi di Hutan Nagari Sungai Buluh

0
DCIM100MEDIADJI_0132.JPG
Rumah pohon di lokasi ekowisata Nagari Sungai Buluh. Foto: Elviza Diana

Edo, laki-laki muda ini tampak bersemangat melangkahkan kaki mendaki menuju rumah pohon. Dia yang mengantarkan saya menuju tempat wisata itu. Rumah pohon dan Air Terjun Sarasah  Kuau,  merupakan dua destinasi wisata dalam paket ekowisata di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Sejak Oktober 2016, paket ekowisata ini sudah rilis dan didatangi banyak pengunjung. Edo bilang, selama empat bulan ini pengunjung bisa 300-400 orang setiap hari. “Ramai datang ke sini, sehari bisa sampai 400 orang. Sejak bulan Maret mulai berkurang. Astrid, penyanyi itu pernah datang ke sini, “ katanya tersenyum.

Menjelang matahari terbenam, kami tiba di rumah pohon. Perjalanan memakan waktu hingga 30 menit. Bermandikan keringat, terbayar dengan suguhan pemandangan luar biasa.

Jejeran rumah di kelilingi hamparan sawah berselimut hutan hijau, perpaduan apik dan menenangkan. Bosan menghabiskan waktu di rumah pohon, bisa melanjutkan ke Air Terjun Sarasah Kuau dan menikmati kesejukan air bersumber dari Hutan Nagari Sungai Buluh ini. Meski berjarak kurang dari dua kilometer, tetapi medan menanjak dan curam membuat deru napas berkejar-kejaran.

Paket wisata ini bisa dinikmati dengan hanya membeli tiket masuk Rp5.000, jasa pengantar Rp30.000 untuk tujuh pengunjung. Berada tepat di pinggir Kota Padang, hanya memakan waktu sekitar 15 menit dari Bandara Internasional Minangkabau, sebenarnya menjadi pilihan wisata mudah dijangkau.

Beberapa kendala, seperti belum tersedia sarana kamar mandi, cuci dan kakus membuat pengunjung enggan. Ali Azwar Datuk Batuah, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh mengatakan, mereka terkendala beberapa fasilitas dalam pengambangan ekowisata ini.

“Kita belum ada kamar mandi, di rumah pohon itu. Jadi ini merepotkan pengunjung. Dalam waktu dekat ini kita akan membangun dengan duit kas terkumpul,” katanya.

Mereka juga perlu jalan setapak untuk pengunjung. Kalau kondisi hujan, jalan yang ada becek dan susah dilalui.

Budidaya jamur tiram. Foto: Elviza Diana

Paket ekowisata ini, salah satu dari rencana kerja hutan nagari yang sudah terwujud. Ali mengatakan, sejak SK penetapan areal kerja hutan nagari melalui SK nomor  856/Menhut-II/2013 pada 2 Desember  2013, kepada masyarakat Nagari Sungai Buluh seluas 1.336 hektar, mereka gencar mengajukan rencana kerja ke dinas-dinas terkait.

Kegigihan itu berbuah hasil dengan ada program-program berjalan seperti budidaya jamur tiram, pembibitan gaharu, pengembangan madu lebah dan ekowisata. “Kita memang melakukan program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian. Di sini banyak pemuda tak memiliki pekerjaan tetap.”

Mak Datuk, demikian sapaan akrabnya menceritakan, tak mudah menyakinkan masyarakat akan kehadiran hutan nagari di Nagari Sungai Buluh. Namun bencana galodo (banjr bandang) pada 2013 membuat masyarakat menyakini hutan bagian ekosistem penting kehidupan.

Sejak itu, mereka bahu membahu menjaga hutan. Bahkan sejak ada SK pengukuhan hutan nagari, masyarakat bergiliran patroli.

Sungai Buluh, nagari paling timur di Batang Anai, Padang Pariaman, berintegrasi langsung dengan hutan lindung di gugus Bukit Barisan. Topografi perbukitan dan kondisi hutan sangat mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat.

Masyarakat nagari, terdiri dari delapan korong (jorong) itu memang mengandalkan hidup dari pertanian dan perkebunan dengan pengelolaan berbasis agroforest.

Karet, buah seperti durian, jengkol petai dan buah-buah lain tumbuh baik di kebun-kebun keloaan masyarakat, di kawasan berbukit.

Hutan di bagian hulu, tak terusik.  Hutan di gugus Bukit Barisan ini daerah tangkapan air 14 anak sungai yang mengalir di Nagari Sungai Buluh, sebelum menyatu ke Batang Anai.

“Dulu kami pengelola hutan nagari dan wali nagari pernah tangkap pelaku illegal logging beserta barang bukti kayu dan chainsaw, yang diserahkan ke pihak berwajib,” katanya.

Air yang mengalir di Sungai Buluah ini, merupakan sumber pasokan PDAM untuk ribuan masyarakat Padang Pariaman, termasuk kebutuhan air bersih Bandara Internasional Minangkabau.

Potensi ekowisata amat banyak di Padang Pariaman memerlukan sentuhan dan perhatian pemerintah. Hasan Basri, anggota Komisi I DPRD Padang Pariaman, mengatakan, selama ini sektor pariwisata dipandang bukan sumber utama pendapatan daerah yang menjanjikan. “Pemerintah harus benar-benar serius memajukan potensi-potensi ekowisata ini, karena banyak sekali belum terjamah dan terkelola baik.”

Air Terjun Sarasah Kuau. Foto: Elviza Diana

Mengasuh pohon di hutan nagari

Program pohon asuh di Sumbar sudah rilis sejak tahun lalu. Ada empat nagari memiliki program pohon asuh yaitu Hutan Nagari Sungai Buluh, Sirukam dan Simanau di Solok serta Hutan Nagari Simancuang.

Program ini kelolaan kelompok pengelola hutan nagari (KPHN) di masing-masing nagari, bersama dengan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. Pohon asuh upaya menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan masyarakat  nagari.

Astrid, penyanyi yang berkunjung ke Hutan Nagari Sungai Buluh langsung tertarik ikut mengasuh pohon. Pelantun lagu Jadikan Aku yang Kedua ini memilih langsung pohon di pinggir Air Terjun Sarasah Kuau, yaitu pohon tarok (Arthocarpus walichianusmoraceae).

Riche Rahma Dewita, Koordinator Regional Warsi Sumbar bilang, mekanisme pengasuhan pohon satu langkah memberikan nilai tambah pada masyarakat atas upaya mereka memelihara hutan.

Pemilik pohon,  memberikan donasi Rp200.000 untuk satu pohon yang diasuh selama satu tahun.

Pada dataran rendah, warga memanfaatkan lahan buat bertani, seperti menanam padi. Foto: Sapariah Saturi
Pada dataran rendah, warga memanfaatkan lahan buat bertani, seperti menanam padi. Foto: Sapariah Saturi

Sumber: http://www.mongabay.co.id/

DIRGAHAYU 53 TAHUN WANADRI

0
DIRGAHAYU KE-53 TAHUN WANADRI

Dirgahayu ke-53 tahun, Wanadri!

16 Mei 1964 – 16 Mei 2017

Selama Citarum mengalir ria, Burangrang berdiri tegak

Selama itu pula, Kisah Kelana Wanadri tidak akan pernah hilang dari Bumi Indonesia

-Remmy Tjahari-

Wanadri!

Jasamu Abadi

Legalitas Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Terdepan Jadi Fokus Pemerintah di 2017. Ada Apa?

0

Pemerintah Indonesia kini sedang fokus untuk memperbaiki aspek legal dari pulau-pulau kecil dan terdepan yang ada di kawasan perairan di Indonesia. Selain itu, sisi ekonomi dari kawasan tersebut tak luput menjadi perhatian untuk bisa dikembangkan menjadi lebih bagus lagi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kamis (1/12/2016). Menurut dia, keberadaan pulau-pulau kecil dan terdepan yang ada di seluruh Indonesia, seharusnya bisa memberikan peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Bangsa kita seharusnya bisa sejahtera dari sumber daya alam yang ada di perairan seluruh Indonesia,” ungkap dia.

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

Karena potensi yang besar tersebut, Susi mengatakan, mulai 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan pulau-pulau kecil dan terdepan sebagai salah satu prioritas yang akan digarap dan dikembangkan.

“Tak hanya sumber dayanya yang akan kita kembangkan, legalitas dari pulau-pulau kecil dan kawasan terdepan juga akan kita selesaikan,” ucap dia.

Masuknya aspek legalitas sebagai salah satu prioritas untuk pengembangan pulau kecil dan kawasan terdepan, kata Susi, karena saat ini ada kesimpasiuran dan sekaligus aturan yang tumpang tindih berkaitan dengan pengelolaan kawasan tersebut. Kesemrawutan itu, terjadi karena ada tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mengungkapkan, dorongan untuk mengembangkan pulau-pulau kecil dan kawasan terdepan memang datang dari berbagai pihak. Namun, dorongan itu seharusnya diikuti dengan kelengkapan administrasi yang bisa mendukung percepatan pembangunan di kawasan terdepan dan pulau-pulau kecil.

Sjarief mencontohkan, saat ini KKP sedang melaksanakan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang tersebar di berbagai pulau-pulau kecil dan kawasan terdepan dari Sabang di Aceh sampai ke Merauke di Papua.

“Salah satu dilakukan pembangunan SKPT, tidak lain untuk membuka isolasi yang membungkus pulau-pulau kecil dan kawasan terdepan. Jika sudah ada jaringan konektivitas, kawasan tersebut pasti bisa memasarkan hasil perikanannya,” tutur dia.

Pulau Tinabo adalah pulau kecil posko TN Takabonerate, Sulawesi Selatan dengan keindahan alam dan pantai pasir putihnya. Di pulau ini terdapat sejumlah resort yang disewakan dengan harga murah, meskipun dengan fasilitas terbatas. Air bersih sulit diperoleh dan hanya mengandalkan dari air hujan serta air yang dibawa sendiri dai Pulau Selayar. Foto : Syamsu Rizal

Menurut Sjarief, pentingnya membangun konektivitas, karena semua kawasan terdepan dan pulau-pulau kecil di Indonesia, secara tradisional memliki potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Dengan kata lain, potensinya bagus namun terkendala oleh isolasi dari konektivitas jaringan transportasi perdagangan.

Salah satu solusi untuk membuka isolasi tersebut, kata Sjarief, adalah dibukanya jalur transportasi udara langsung ke negara lain. Karena, dengan ada jalur langsung, maka produksi perikanan di kawasan terdepan dan pulaul-pulau kecil bisa diekspor langsung atau dikirim ke kota besar lain di Indonesia.

“Saat ini kita sudah berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk membuka jalur udara langsung dari Saumlaki (Maluku) ke Timor Leste dan ke Darwin (Australia). Sementara, kawasan-kawasan di Utara (Indonesia), akan diarahkan langsung ke Palau dan Guam,” jelas dia.

Mengingat membangun kawasan terdepan dan pulau-pulau kecil bukanlah perkara yang gampang, Sjarief mendorong lembaga Pemerintah lain untuk ikut terlibat di dalamnya. Dia yakin, dengan bergandeng bersama, pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan terdepan bisa dilakukan dengan baik dan tak ada lagi legalitas yang tumpang tindih.

Aktivitas di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. KKP sedang membangun sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) di Selat Lampa ini. Foto : M Ambari

Percepatan Swasembada Garam Nasional

Bersamaan dengan fokus Pemerintah untuk membangun kawasan terdepan dan pulau-pulau kecil, fokus lain yang tak kalah pentingnya, adalah program swasembada garam secara nasional yang ditargetkan bisa dilaksanakan pada 2017 mendatang. Program tersebut dilakukan dengan menggandeng petani garam dan perusahaan garam.

Untuk bisa mewujudkan rencana tersebut, Pemerintah Indonesia akan menggenjot produksi garam di setiap sentra produksi garam yang ada di Indonesia. Di antara wilayah penghasil garam nasional tersebut, adalah Nusa Tenggara Timur.

Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan, di NTT saat ini diterapkan teknologi ulir dan geo membran yang diharapkan bisa meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat yang diproduksi para petani garam.

“Setelah menggunakan teknologi tersebut, hasilnya sudah terlihat dan memuaskan. Kualitas garam yang dihasilkan tak kalah saing dengan garam impor,” ungkap dia.

Di NTT sendiri, menurut Agung, terdapat sentra produksi garam di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang yang hasilnya sudah bagus. Di atas lahan yang baru diolah menjadi tambak garam tersebut, berhasil dipanen garam dengan kualitas bagus sebanyak 300 ton.

Kondisi tersebut, menurut Direktur Utama PT Garam Achmad Budiono, sebagai gambaran positif dari produksi garam secara nasional. Pasalnya, pada saat bersamaan, produksi garam di sentra Madura justru mengalami stagnasi dan bahkan tidak menghasilkan sama sekali.

Petani di Amed, Desa Purwakerthi, Karangasem, Bali memanen garam dari palungan (batang kelapa dibelah). Garam dari Amed dikenal kaya akan mineral dan tidak pahit. Foto : Luh De Suriyani

Di Kupang sendiri, kata Achmad, sedikitnya terdapat 22 kelompok petani garam yang sudah menggunakan teknologi geo membran dan garam ulir. Teknologi tersebut, diakuinya ampuh untuk menggenjot jumlah produksi tanpa meninggalkan kualitas.

Achmad menjelaskan, dengan teknologi tersebut, produktivitas lahan garam bisa meningkat hampir dua kali lipat dari produksi biasa. Dia mencontohkan, jika lahan yang digunakan luasnya mencapai 1 hektare, maka produksinya dari rerata 74 ton akan naik menjadi 150 dan  bahkan 170 ton.

“Peningkatan produksi terjadi, karena ada percepatan pengubahan air laut menjadi air tua dari 28 hari menjadi sekitar 14 hari,” jelas dia.

Menurut Achmad, penggunaan membran pada proses produksi garam adalah untuk mempercepat proses kristalisasi, karena dengan penggunaan membran warna hitam lebih banyak menyerap energi matahari sehingga mempercepat penguapan air laut. Perbandingan produktivitas dibandingkan dengan tanpa membran lebih besar sampai diatas 50 persen.

Achmad percaya, percepatan swasembada garam khususnya di Bipolo ini akan lebih mudah apabila didukung dengan pembebasan lahan seluas 8000 ha dan dibantu oleh pemerintah. Dia optimis, pada 2019 nanti proses pembebasan bisa selesai dilakukan dan nantinya tambak garam akan segera berdiri.

Hasil panen dari lahan petambak di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando

Produksi Garam Nasional Merosot

Di sisi lain, meski 2017 dicanangkan sebagai tahun swasembada garam nasional, produksi garam secara nasional pada 2016 justru mengalami keterpurukan. Dari target yang ditetapkan sebanyak tiga juta ton, hingga saat ini yang tercapai baru 115 ribu ton saja. Jumlah tersebut, menurut Direktur Pemasaran PT Garam Ali Mahdi sangatlah jauh dari harapan.

Salah satu faktor belum tercapainya target produksi garam nasional, kata Ali Mahdi, tidak lain karena produksi garam berkaitan erat dengan cuaca di lapangan. Dan kebetulan, pada 2016, cuaca di Indonesia sedang didatangi La Nina yang mengakibatkan produksi garam menjadi turun.

“Imbasnya, produksi garam di Madura ikutan anjlok. Biasanya, Madura selalu menyumbang jumlah yang banyak dengan kualitas yang bagus. Tapi, tahun ini tidak,” ucap dia.

Karena produksi yang terus menurun, Ali mengakui kalau pihaknya terpaksa mengambil keputusan untuk mengimpor garam. Keputusan tersebut diambil, karena stok garam yang ada di PT Garam sudah habis untuk dijual kepada masyarakat.

Sementara bagi Achmad Budiono, keputusan PT Garam untuk mengimpor garam memang sudah melalui pertimbangan. Hal itu, karena stok garam sudah tidak ada, sementara permintaan garam di pasaran masih ada dan terus meningkat.

“Untuk mengimpor (garam) itu harus jelas dasarnya. Untuk mengimpor berapa jumlahnya, itu artinya karena kita sedang kekurangan. Tapi, jangan sampai impor juga melebihi kebutuhan dan akan menjadi sia-sia akhirnya,” pungkas dia.

Sumber: http://www.mongabay.co.id/

Bukan 13.466 Pulau, Indonesia Kini Terdiri dari ….

0

Pemerintah Indonesia terus melakukan penertiban pulau yang ada di seluruh daerah dan membakukan jumlahnya secara detil. Sepanjang 2016, pulau yang berhasil ditertibkan dan diverifikasi jumlahnya mencapai 14.572 pulau. Seluruhnya kemudian dibakukan sebagai wilayah kepulauan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bryahmantya Satyamurti Poerwadi mengungkapkan, jumlah pulau yang berhasil dibakukan itu, sebagian besar di antaranya berasal dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebanyak 13.466 pulau.

“Selain itu, ada tambahan dari jumlah pulau yang diverifikasi pada 2015 sebanyak 537 pulau dan 749 pulau pada 2016,” ucap dia di Jakarta, kemarin.

Pulau Pudut, pulau kecil di dekat Tanjung Benoa, yang menjadi incaran investor untuk direklamasi. Foto: Ni Komang Erviani

Dengan jumlah total sebanyak 14.572 pulau, Brahmantya mengatakan, Pemerintah Indonesia akan mendepositkannya ke PBB pada sidang UNGEGN yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Agustus mendatang.

“Tahun 2017 ini, kita juga akan tetap membakukan nama-nama pulau. Jadi, nanti saat sidang PBB kita dapatkan data total terbaru,” jelas dia.

Brahmantya menuturkan, didaftarkannya pulau-pulau ke PBB, tidak lain karena Indonesia ingin menjaga dan merekatkan kedaulatan Negara. Dengan cara tersebut, diyakini kedaulatan bisa terjaga dengan baik.

“Kita ingin pulau-pulau yang ada, termasuk pulau kecil dan terdepan, bisa terdata resmi sebagai bagian dari Indonesia. Ini juga menjaga agar tidak ada Negara lain yang memberi pengakuan terhadap pulau-pulau tersebut,” jelas dia.

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

Untuk diketahui, sidang UN GEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) adalah sidang tahunan yang dilaksanakan salah satu kelompok pakar dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) yang membahas tentang standardisasi nama-nama geografis baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam periode lima tahun sekali, UN GEGN mengadakan konferensi PBB mengenai standardisasi nama-nama geografis di dunia. Pada sidang tahunan 2012, Indonesia telah melaporkan sebanyak 13.466 pulau ke PBB dan langsung ditetapkan pada sidang tersebut.

 

Pulau Terdepan Bertambah Lagi

Sekretaris Direktorat Jenderal PRL Agus Dermawan, dalam kesempatan sama mengatakan, sejalan dengan program KKP yang akan menertibkan pulau-pulau di seluruh Indonesia, PRL menjabarkannya dengan memulai pengklasifikasian pulau-pulau kecil dan terdepan.

Sebelum 2017, kata Agus, jumlah pulau kecil dan terdepan adalah 92 pulau. Namun, itu akan berubah karena pada 2017 PRL akan menambah sebanyak 19 pulau lagi. Dengan demikian, total pulau kecil dan terdepan menjadi 111 pulau.

Selanjutnya, menurut Agus, ke-111 pulau tersebut akan segera dilegalisasi, diberikan nama, dan dikelolanya dengan lebih baik lagi.

“Itu target kita tahun 2017 ini. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111 pulau,” jelas dia.

Agus mengungkapkan, untuk rencana pengelolaan ratusan pulau kecil dan terdepan yang akan dilaksanakan pada 2017, itu akan dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Dengan melakukan koordinasi, maka diharapkan akan ada keselarasan dalam menertibkan pulau-pulau tersebut.

“Kita identifikasi masalahnya bersama, kita samakan data, karena luasan semua pulau sudah ada. Tapi akan kita crosscheck dengan Kementerian/Lembaga lain yang mempunyai fungsi planaloginya,” lanjutnya.

Pulau Polewali berada di Kabupaten Pangkep adalah satu dari 121 pulau yang berada di Kepulauan Spermonde. Pulau ini dan sejumlah pulau-pulau lain menjadi tempat wisata domestik, baik untuk rekreasi keluarga, penyelaman dan memancing. Foto: Awaluddinnoer

Di antara kementerian dan lembaga tersebut, Agus mengakui bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelaraskan rencana maupun data.

“Selain itu, kita juga menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan valuasi pulau tersebut,” tandas dia.

“Sebanyak 111 pulau terkecil dan terluar ini adalah batas negara. Jadi yang diutamakan negara mau bangun apa di sana, sehingga kita tidak melulu bicara soal investor maupun ekonominya,” tambah dia.

Pemberian Nama Pulau Harus Dilakukan Negara

Berkaitan dengan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang membolehkan negara lain untuk memberi nama pada pulau-pulau kecil dan terdepan, Brahmantya dengan tegas menyebut bahwa ide tersebut bagus, tapi sebaiknya tidak dilaksanakan.

Menurut dia, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, secara historis dan geografis adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Karenanya, yang berhak memberi nama pulau-pulau tak bernama tersebut haruslah Indonesia secara kelembagaan.

“Saya berharapa Negara yang langsung memberi nama-nama pulau tersebut,” ucap dia.

Akan tetapi, meski berharap Negara yang turun langsung dalam penamaan pulau kecil dan terdepan, Brahmantya mengakui kalau pihaknya hingga saat ini belum memiliki ide lebih detil terkait nama apa saja yang akan diberikan. Menurutnya, penamaan tersebut harus dikoordinasikan lebih dulu dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kita akan koordinasikan dulu dengan Kemendagri ya. Kita belum ada nama-namanya dan kita juga belum tahu. Tapi, kalau KKP yang diberi mandat untuk penamaan, kita akan lakukan,” ungkap dia.

Karena ini baru akan dilaksanakan, Brahmantya mengharapkan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut serta secara aktif. Artinya, ide pemberian nama bisa saja berasal dari masyarakat, selama ide tersebut disetujui dan latar belakang penamaaannya jelas sesuai dengan kearifan lokal pulau tersebut.

Di saat bersamaan, Agus Dermawan kemudian mencontohkan, di kepulauan Seribu ada sebuah pulau yang dikenal sekarang sebagai Pulau Bidadari. Sebelumnya, pulau tersebut namanya adalah Pulau Hantu.

“Jika namanya itu digunakan, mana bisa menarik wisatawan. Karenanya, kemudian diganti,” jelas dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widajaja mengatakan, pemberian status pulau-pulau kecil yang ada sekarang, penting dilakukan karena itu menyangkut keberadaannya di dunia internasional.

Untuk itu, menurut Sjarief, pihaknya saat ini melakukan inventarisasi pulau-pulau mana saja yang layak masuk sebagai nominasi untuk mendapatkan status dan sekaligus nama. Dengan cara tersebut, dia berharap ke depan tidak akan ada lagi pengakuan secara sepihak ataupun polemik untuk pemanfaatan pulau.

“13.466 itu data PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Nah, itu bisa jadi aset Negara untuk dikembangkan. Saat ini anggaran sedang dihitung untuk legalisasi tersebut,” tutur dia di Jakarta.

Sjarief mengungkapkan, dari jumlah tersebut, sekitar 50 pulau saat ini statusnya dalam pengelolaan ataupun kepemilikan pihak lain seperti investor asing. Pulau-pulau tersebut sudah dan dalam tahap pengembangan oleh para pengelola pihak lain tersebut untuk dijadikan pulau wisata ataupun untuk kepentingan ekonomi lain.

“Tahun ini semoga bisa selesai (sekitar) 100 pulau diidentifikasi, melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. Pokoknya sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur,” sebut dia.

Adapun undang-undang yang telah diatur sebelumnya UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Karena ada penertiban pulau-pulau kecil dan terdepan, Sjarief menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi pemanfaatan pulau-pulau yang sudah ada oleh pihak lain apakah bisa dimanfaatkan lagi ataukah tidak. Kebijakan tersebut diterapkan, karena di antara pulau-pulau tersebut, ada yang masuk dalam kawasan konservasi perairan dan ada yang tidak.

“Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventaris dahulu,” ujar dia.

Selain inventarisir, Sjarief mengakui, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka Belitung, Bitung (Sulawesi Utara) dan Kepulauan Karimun Jawa (Jawa Tengah).

“Kita sedang menunggu PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) ditandatangani. Jika sudah, kita akan langsung bergerak,” tandas dia.

Sumber: http://www.mongabay.co.id/

Tak Bernama Sejak Lama, Pemerintah Segera Berikan Status 100 Pulau Kecil dan Terdepan

0

Dari 13.466 pulau kecil yang ada di Indonesia, Pemerintah membidik 100 pulau untuk dilegalisasi secara hukum dan diberikan nama seperti pulau lain yang sudah ada. Penertiban pulau-pulau kecil tersebut dilakukan, karena selama ini ada sejumlah pulau yang dikelola dan dimiliki secara tidak langsung oleh sekelompok orang ataupun perseorangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan, pemberian status pulau-pulau kecil yang ada sekarang, penting dilakukan karena itu menyangkut keberadaannya di dunia internasional.

Pulau Gee, Halmahera Timur, Maluku Utara. Pulau-pulau kecil ini dinaggap sebelah mata oleh pemerintah dan mungkin dianggap tak penting, hingga bisa begitu saja dieksploitasi hingga ludes, botak dan hancur lebur. Seakan, pulau ini hilang tak masalah yang penting sudah dikuras terlebih dahulu. Foto: AMAN Malut

Untuk itu, menurut Sjarief, pihaknya saat ini melakukan inventarisasi pulau-pulau mana saja yang layak masuk sebagai nominasi untuk mendapatkan status dan sekaligus nama. Dengan cara tersebut, dia berharap ke depan tidak akan ada lagi pengakuan secara sepihak ataupun polemik untuk pemanfaatan pulau.

“13.466 itu data PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Nah, itu bisa jadi aset Negara untuk dikembangkan. Saat ini anggaran sedang dihitung untuk legalisasi tersebut,” tutur dia di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Sjarief mengungkapkan, dari jumlah tersebut, sekitar 50 pulau saat ini statusnya dalam pengelolaan ataupun kepemilikan pihak lain seperti investor asing. Pulau-pulau tersebut sudah dan dalam tahap pengembangan oleh para pengelola pihak lain tersebut untuk dijadikan pulau wisata ataupun untuk kepentingan ekonomi lain.

“Tahun ini semoga bisa selesai 100 pulau diidentifikasi, melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. Pokoknya sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur,” sebut dia.

Adapun undang-undang yang telah diatur sebelumnya UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Karena ada penertiban pulau-pulau kecil dan terdepan, Sjarief menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi pemanfaatan pulau-pulau yang sudah ada oleh pihak lain apakah bisa dimanfaatkan lagi ataukah tidak. Kebijakan tersebut diterapkan, karena di antara pulau-pulau tersebut, ada yang masuk dalam kawasan konservasi perairan dan ada yang tidak.

“Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing, terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventaris dahulu,” ujar dia.

Pulau Rajuni, salah satu pulau terluar dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menghadapi banyak persoalan, mulai dari maraknya pengeboman ikan hingga keterbatasan sumber air bersih. Hampir setiap hari aktivitas pengeboman ikan masih dilakukan sejumlah warga setempat dan juga nelayan dari luar, berdampak pada semakin kurangnya tangkapan nelayan pancing dalam beberapa tahun terakhir. Foto : Wahyu Chandra

Selain inventarisir, Sjarief mengakui, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka Belitung, Bitung (Sulawesi Utara) dan Kepulauan Karimun Jawa (Jawa Tengah).

“Kita sedang menunggu PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) ditandatangni. Jika sudah, kita akan langsung bergerak,” tandas dia.

Barang Muatan Kapal Tenggelam

Selain fokus dalam mengelola pulau kecil yang jumlahnya sangat banyak, mulai 2017 PSDKP juga akan fokus untuk mengawasi sumber daya kelautan yang ada di seluruh perairan Indonesia seperti rajungan, kepiting, dan udang. Selain itu, mangrove juga menjadi incaran pengawasan tim PSDKP pada 2017.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal PSDKP Nasfri Adisyahmeta Yusar menjelaskan, berubahnya fokus PSDKP pada tahun ini, tidak lepas dari membaiknya kinerja PSDKP dalam pengawasan kapal-kapal ikan asing yang statusnya ilegal di perairan Indonesia. Dari 100 persen kapal ikan asing (KIA) yang ada, kini prosentasenya tinggal 20 persen lagi yang masih beredar di Indonesia.

“Karena sudah membaik, tahun ini kita fokus untuk mengawasi sumber daya kelautan yang ada,” tegas dia.

Selain sumber daya kelautan, Nasfri juga mengatakan, pada 2017 ini PSDKP akan fokus untuk mengawasi harta karun barang muatan kapal tenggelam (BMKT) yang ada di bawah perairan Indonesia. Dari inventarisasi, saat ini sedikitnya terdapat 640 titik BMKT yang tersebar di perairan dari kawasan Barat hingga ke Timur Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Nasfri menyebut, ada 322 titik yang memiliki potensi besar untuk diungkap ke permukaan. Sebagian besar, titik-titik tersebut ada di perairan yang memiliki jalur laut strategis internasional, seperti di Provinsi Kepulauan Riau dan di Provinsi lain di Indonesia Timur.

Menurut Nasfri, BMKT yang ada di perairan Indonesia itu berasal dari kapal-kapal tenggelam yang melintas di perairan tersebut dan merupakan kapal-kapal dari Dinasi Ming (Tiongkok) dan atau negara lain seperti Belanda, Australia dan lainnya.

“Negara-negara tersebut juga pasti punya data kapalnya yang tenggelam itu dan ada di perairan mana tenggelamnya. Karena itu, BMKT yang ada di perairan kita adalah warisan budaya milik bersama sekaligus dunia,” tutur dia.

Belasan kapal parkir di lokasi snorkeling shipwreck point di dekat Gili Meno, NTB. Foto : Anton Muhajir

Untuk bisa mengungkap lokasi BMKT, Nasfri menyebutkan, pihaknya melakukan identifikasi melalui teknologi canggih yang berfungsi untuk menangkap sinyal dimana saja harta karun bawah laut itu berada. Dengan teknologi juga, pihaknya berharap bisa mendeteksi gerakan para pencuri harta karun BMKT yang hingga kini masih ada.

Adapun, beberapa daerah yang ditengarai masih menyimpan banyak BMKT, menurut Kepala Subdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan PSDKP Halid Yusuf, adalah di sekitar perairan kepulauan Natuna, Anambas, Pantai Timur Sumatera, dan Pantai Utara Jawa. Di lokasi-lokasi tersebut, diperkirakan banyak BMKT yang masih belum diangkat.

Meski diperkirakan masih banyak yang belum diangkat, Halid Yusuf menjelaskan, hingga saat ini sudah ada BMKT yang diangkat dan jumlahnya lebih dari 300 ribu jenis harta karun. Semua warisan laut itu, sudah disimpan di gudang BMKT yang ada di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

“Itu perhitungan 2011, dan sekarang sudah 2017. Jadi kalau dihitung lagi nilainya akan jauh lebih banyak. Sekarang ini, BMKT kan sedang diberlakukan moratorium oleh Pemerintah. Jadi, tidak ada pengangkatan untuk sementara ini,” jelas dia.

Alasan diberlakukan moratorium, menurut Halid Yusuf, karena pengankatan harta karun BMKT gampang dilakukan oleh pihak swasta, namun pada tahap pengelolaan ternyata masih sulit dilakukan. Jadi, daripada jumlahnya semakin banyak tapi tidak terurus, akhirnya moratorium pun diberlakukan.

“Tapi, seperti dibilang pak Sjarief (Widjaja), walau sedang moratorium, tetap saja ada pencurian BMKT. Makanya sekarang kita mau mendata ulang kembali,” tandas dia.

 

Harta Karun Laut d Natuna

Karena masih dalam masa moratorium, KKP saat ini masih melakukan perencanaan untuk mengangkat BMKT di titik yang menjadi prioritas. Pengangkatan tersebut, direncanakan paling cepat dilaksanakan pada akhir 2017 dan dilakukan di perairan sekitar Natuna, Kepulauan Riau.

Untuk bisa melaksanakan rencana tersebut, Halid Yusuf mengungkapkan, akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) izin lokasi, izin pengangkatan, dan izin pengelolaan. Saat ini, rancangan PP tersebut masih dibahas dan akan disahkan dalam beberapa waktu ke depan.

Selain Natuna, Halid menyebutkan, ada wilayah lain yang menjadi fokus PSDKP untuk pengawasan BMKT. Wilayah lain itu, adalah kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan) dan Bangka Belitung. Prioritas pengawasan di dua kawasan tersebut dilakukan, karena potensi BMKT ada dan berpotensi dicuri oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Untuk saat ini, Natuna jadi prioritas pengangkatan. Untuk Selayar dan Babel, itu prioritas pengawasan,” ungkap dia.

Selain tiga kawasan itu, Halid Yusuf mengakui, sebenarnya masih banyak titik lain yang juga memiliki potensi besar BMKT dan bisa diangkat ke darat. Tetapi, titik-titik tersebut ada yang kondisi perairannya dalam dan berbahaya.

“Jika ada yang seperti itu, lalu kerawanannya juga rendah, maka kita akan jadikan situs bawah air saja. Ini juga akan jadi destinasi menyelam untuk pariwisata air nantinya,” papar dia.

Agar bisa berjalan dengan baik pengangkatan BMKT, Halid Yusu menuturkan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar. Anggaran tersebut, jumlahnya dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai harta karun BMKT yang dihitung oleh swasta dan mencapai USD4,5 juta—6,5 juta.

Di luar tiga kawasan tersebut, program pengawasan BMKT di 2017 juga akan fokus di Perairan kepulauan Riau yang mencakup perairan Batam – Pulau Rempang – Pulau Galang – Pulau Galang Baru – Pulau Abang Besar – Pulau Cempah – Perairan Rusuk Buaya – Pulau Lobam Perairan Batu Belobang.

Sumber: http://www.mongabay.co.id/

Liki, Pesona Khas Pulau Terdepan di Samudera Pasifik

0
Pulau Liki, Kabupaten Sarmi, Papua. Pulau ini memiliki potensi laut luar biasa dan masyarakatnya juga memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya lautnya. Foto: Christopel Paino

Perahu cepat yang dikemudikan Jhon menerabas gelombang Laut Pasifik di pagi yang mendung, akhir November 2015. Jhon cekatan melewati ombak yang menghadang, menuju sebuah pulau yang menjadi tujuan perjalanan kami. Perlahan, pulau itu semakin dekat, semakin terlihat, seolah ingin mencium moncong speed boat.

Tidak berapa lama, suara mesin perahu cepat milik Jhon berhenti menderu, bersamaan dengan semakin jelasnya pulau itu. Garis pantai yang putih dengan gulungan ombaknya menyambut kedatangan kami.

“Selamat datang di Pulau Liki!”

Kalimat itu diucapkan Mama Beci Loisa Morsau, yang mendampingi kami selama perjalanan. Ia mengambil pasir putih, mengusapkannya dengan tangan ke kening saya.

“Ini tandanya kalian sudah ke sini dan menjadi bagian masyarakat di Pulau Liki,” katanya.

Ini adalah Liki, sebuah pulau di Papua yang terletak di perbatasan perairan Indonesia. Liki berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik di utara dan masuk gugusan kepulauan Kumamba yang terdiri tiga pulau: Liki, Armo, dan Kosong.

Pulau Liki berada di Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Menuju pulau ini hanya bisa ditempuh menggunakan perahu cepat atau speed boat dengan membayar Rp 1,5 juta pulang-pergi. Jarak tempuh dari Distrik Sarmi ke Liki sekitar 45 menit.

Luas Liki 1.318,54 hektar atau 13,18 kilometer persegi. Jumlah masyarakatnya hanya 271 jiwa dengan 66 kepala keluarga. Penduduk yang mendiami berasal dari suku besar Sobey. Yang unik, dalam pengaturan kampung, mereka menggunakan istilah RT (Rukun Tetangga) yang pengaturannya berdasar suku yang melekat pada nama marga, seperti Teno, Kiman, Weirau, Esries, dan Morsau.

”Kalau di sini, yang tinggal semuanya Suku Teno. Di sebelahnya Suku Kiman, lalu Weirau, dan seterusnya,” kata Oktafianus Teno, Sekretaris Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) sambil menunjuk rumah penduduk.

Teno adalah sub suku yang menetap di Liki. Disusul Kiman, Weirau, Esries, dan Morsau. Karena Teno yang terbesar, maka Ondowafi atau kepala suku yang memimpin di sini berasal dari Teno.

Pasar di Pulau Liki yang hanya sebatas menjual hasil kebun seperti sayur, buah, dan pinang. Foto: Christopel Paino

Siang itu, Oktafianus mengajak kami menemui Ondowafi. Namanya Kalep Teno. Usianya 68 tahun. Rumahnya terbuat dari papan. Menurut Oktafianus, Ondowafi sudah sakit-sakitan. Benar saja, ketika sampai di rumahnya, Ondowafi kesulitan dalam penglihatan sehingga harus dituntun.

Ondowafi bercerita kearifan lokal masyarkat Liki dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan sumber daya laut. Menurutnya, wilayah laut yang ada di Liki merupakan hak ulayat perairan laut orang Teno dan masyarakat secara umum. Dalam adat, masyarakat hanya diperbolehkan mengambil karang yang sudah mati jika ingin membangun rumah. Tidak satupun masyarakat yang berani merusak karang, apalagi melakukan ilegal fishing seperti pemboman ikan.

Kearifan lainnya adalah cara pemeliharaan hasil non-ikan, yaitu bia lola (Trocus niloticus). Pola konservasi tradisional tersebut dikenal dengan nama Abonfan Matilon yaitu kegiatan penutupan wilayah laut jangka waktu tertentu terhadap penangkapan bia lola. Tujuannya, memberikan kesempatan biota tersebut untuk berkembang biak.

Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penangkapan bia lola dilakukan melalui ritual adat yang dipimpin Ondowafi. Hasil panen bia lola biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan gereja dan fasilitas umum lainnya.

Dengan proteksi yang kuat, potensi sumber daya ikan di Pulau Liki melimpah karena terumbu karangnya terjaga baik. Masyarakat tidak susah mendapatkan ikan, meski dengan perahu dan alat pencari ikan sederhana.

Jenis ikan yang ditangkap beraneka, namun yang paling banyak adalah tenggiri, tuna, dan kakap merah. Untuk tenggiri, ia menjadi maskot. Ikan segar ini dijual ke ibukota kabupaten di Distrik Sarmi. Selain itu, dijadikan pula ikan asin yang sebagian besar merupakn oleh-oleh pengunjung.

”Kami biasa menangkap tenggiri 150-200 kilogram per hari atau sekitar 50 ekor per hari. Untuk tuna, kami menangkap 20 ekor dengan berat yang berbeda sementara kakap merah hingga 40 ekor,” ungkap Oktifianus.

Ikan asin tenggiri yang menjadi ciri khas produk olahan masyarakat di Pulau Liki. Foto: Christopel Paino

Sarana seadanya

Sebagai pulau terdepan, yang dulunya disebut pulau terluar, Liki menjadi perhatian pemerintah pusat di Jakarta. Berbagai fasilitas dibangun, seperti jaringan telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

”Sayang, semua infrasturktur itu kini tak lagi berfungsi,” kata Jeszy Patiri, pendamping dari Destructive Fishing Watch (DFW) di Liki, sebuah lembaga non- pemerintah yang konsen pada isu perikanan dan kelautan.

PLTS berdaya 30 kwp. Masyarakat bisa menikmati cahaya terang di malam hari hanya 2 bulan, yaitu February dan Maret 2015. April, PLTS rusak dan belum ada perbaikan hingga kini. Padahal, fasilitasnya dibangun dengan biaya mahal.

Sebelum ada listrik, warga di kampung Liki hanya menggunakan pelita sebagai penerangan. Masyarakat membeli genset sekitar 2012 dengan bantuan PNPM Mandiri.

Mesin generator berbahan bakar solar itu dibeli untuk penerangan satu kampung. Untuk mempertahankan mesin beroperasi, mereka sepakat iuran sebesar Rp 100.000. Namun, Juni 2015 generator itu rusak,  sehingga masyarakat kembali menggunakan pelita sampai sekarang.

Selain generator, masyarakat juga menerima bantuan dari pemerintah kabupaten berupa lampu solar sel yang di pasang di tiap rumah dan sebagai penerang jalan. Lampu yang diberikan untuk dipasang di rumah berupa tiga bola lampu seperti senter dan dua buah modul surya.

Untuk sarana pendidikan, hanya ada Sekolah Dasar Inpres Liki yang memprihatinkan. Sekolah ini hanya memiliki 4 ruangan, 3 ruang belajar-mengajar dan 1 ruang guru dengan plafon rapuh.

Bagaimana dengan kegiatan ekonomi? Masyarakat hanya sebatas menjual hasil kebun, seperti pinang, sayur-mayur, dan juga buah. Mereka menjual ke pasar dekat pantai. Pasar yang hanya buka pagi hingga menjelang siang. Untuk tangkapan laut mereka langsung membawa ke pasar Distrik Sarmi. Biasanya, masyarakat menggunakan perahu bermesin 15 PK dan speed boat atau perahu cepat 2 mesin yaitu 25 dan 40 PK, sebagai alat transportasi.

Seorang warga di Pulau Liki membawa pinang dari hasil kebunnya untuk dijual ke pasar. Foto: Christopel Paino

Potensi pariwisata

Pulau Liki sangat menjanjikan untuk dikembangkan potensi kelautannya. Gelombang ombaknya cocok untuk surfing atau selancar. Ini didukung garis pantai dengan pasir putih yang halus. Juga terumbu karang yang terjaga. Wisata bawah laut seperti snorkeling dan diving sangat sesuai.

Di depan Pulau Liki, terdapat titik untuk wisata ikan lumba-lumba. Masyarakat setempat paham betul waktu keluar dan bermainnya ikan tersebut, pagi dan siang.

Seperti yang dilakukan Jhon. Ia membawa kami pada spot tempat ikan lumba-lumba bermain. Dari kejauhan, nampak rombongan ikan yang akrab dengan manusia itu bergerombol. Ketika perahu kami mendekat, lumba-lumba itu seolah sadar ada yang mereka melihat, lantas memamerkan atraksinya sembari meloncat. Sensasi melihat langsung atraksi lumba-lumba liar di Samudera Pasifik sungguh mengagumkan.

“Potensi besar dari jasa kelautan ini harus digenjot secara professional agar wilayah perairan di Pulau Liki dan Sarmi yang memiliki daya tarik tersendiri tidak hanya  menarik wisatawan. Namun juga, bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” kata Rahman Dako, konsultan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pulau-pulau terluar.

Atraksi lumba-lumba yang dapat dilihat langsung di Pulau Liki. Foto: Christopel Paino

Sumber: http://www.mongabay.co.id/

Mongabay Travel: Petualangan Uji Nyali di Jantung Sulawesi

0
Pemandangan kala berojek menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

Dari Sabbang ke Seko, Kabupaten Luwu Utara, pakai ojek motor? Kalau ojek motor selama satu, dua, tiga sampai lima atau enam jam, mungkin biasa. Ini perjalanan dua sampai tiga hari!

Kali pertama mengungkapkan keinginan mengunjungi Seko, menggunakan jasa ojek motor, saya sudah diperingatkan berhati-hati dan membawa perbekalan cukup. Cerita-cerita cukup menyeramkan, dari kemalaman di tengah hutan, hingga tragedi motor rusak.

Seko, terletak sekitar 120 kilometer dari Sabbang, Luwu Utara atau 600 kilometer dari Makassar. Daerah ini dibagi dalam tiga wilayah, Seko, Seko Tengah dan Seko Padang.

Secara geografis, Seko berada di jantung Sulawesi. Jika Anda mengambil peta Sulawesi, memberi titik wilayah itu, terlihat koordinat tepat berada di tengah. Seko berdekatan dengan Kalumpang dan Mamasa, Sulawesi Barat dan Poso, Sulawesi Tengah.

Akhirnya, pada 8 Juni 2016, bersama dua pendamping dari Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Tana Luwu, saya menjajaki  liukan jalanan sejauh 120 kilometer. Dari jalan aspal, rabat beton, gundukan kerikil tajam dari batu gunung, hingga tanah liat. Menjelang malam, kami beristirahat di Kampung Rongkong.

Ian pengemudi ojek berpose di depan tugu jarak dalam perjalanan menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

Jarak dari Sabbang, kampung pertama kami memulai perjalanan dan mencapai Rongkong, belumlah setengah jarak menuju Seko.

Pagi hari berikutnya, Ian, pengemudi ojek saya, menjadikan tas punggung sebagai sandaran di bagian ujung jok motor.

“Jadi nanti tas bisa buat jadi sandaran,” katanya.

“Rute berikutnya bakal berkubang lumpur.”

Benar saja, melewati Rongkong jalanan mulai mengecil. Beberapa kali ban motor terselip dan membuat kendaraan doyong. Ketika mengeluarkan suara teriak dan menghembuskan nafas panjang karena kelelahan. Ian tertawa.

Menapaki jalan menuju Seko, benar-benar membuat semua badan terasa pegal. Beruntung pemandangan di sepanjang perjalanan membuat suasana hati senang. Petak sawah bersusun mengikuti kontur bukit, kanopi hutan lebat. Udara sejuk.

Sebenarnya, mencapai Seko ada dua jalur. Melalui darat pakai ojek motor dan pesawat. Namun, pesawat kecil berawak 10 orang selalu penuh. Saya mencoba peruntungan selama tiga minggu menjadi daftar tunggu, hingga kepulangan tak mendapat kursi.

Padahal dalam segi waktu, jarak tempuh pakai pesawat dari Masamba, ibukota Luwu Utara, hanya sekitar 15 menit dengan biaya Rp300.000.

Kalau pakai ojek, waktu tempuh jalanan kering dua hari satu malam, ketika musim hujan hingga tiga hari. Untuk biaya, antara Rp1 juta-Rp1,5 juta sekali jalan.

Infrastruktur jalan rusak parah menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto

Hingga tahun 2000-an, menjangkau Seko, hanya dengan kuda. Beban diangkut kuda dan orang berjalan mengiringi yang memakan waktu sampai seminggu.

Ketika ojek motor sampai daerah bernama Mabusa, kami merebahkan badan di kursi kayu panjang. Di tempat ini, ada puluhan ojek motor beristirahat. Ada hendak menuju Seko, ada menuju Sabbang.

Mabusa, seperti sebuah persinggahan. Ada beberapa warung menjajakan makanan, kopi, bahkan petak kamar kecil untuk menginap. Sewa Rp30.000 per malam, fasilitas selimut dan kasur gulung tipis.

Mabusa berada di ketinggian. Kabut tebal dan air sangat dingin. Untuk melanjutkan perjalanan harus membeli jas hujan dan menggunakan jaket tebal. Pada sore hari, kabut tebal dan jarak pandang hanya beberapa puluh meter.

Kalau membawa kendaraan sendiri menuju Seko, perlu keahlian tersendiri. Jika mendapati jalan tanah lengket dan berlumpur, hanya ada satu rute, mengikuti jalur ban pengendara awal. Sepanjang jalan, rute ban itu bagai parit-parit tak beraturan.

Ian sudah menjajal jalanan Seko, sejak enam tahun lalu. Dia sudah menggunakan enam sepeda motor. Menurut dia, satu motor buat ojek ke Seko, paling lama bertahan enam bulan. Setelah itu, suara mesin akan berbunyi macam parut kelapa.

Semua penyewa jasa ojek menuju Seko, menggunakan motor bebek. Motor-motor ini akan “ditelanjangi” seperti kap penutup rangka dilepaskan. Shockbecker ditinggikan. Rantai diganti, tentu saja gear pakai lebih besar. Banpun harus bunga berduri.

Hutan nan lebat jadi pemandangan dalam perjalanan ke Seko. Foto: Eko Rusdianto

Dalam perjalanan sekitar pukul 12.00, kami sampai di daerah bernama Palandoang. Ini persinggahan lain dari para tukang ojek. Di tempat ini, kami makan siang dan meluruskan kembali badan yang seperti remuk.

Saya bertanya, atau sedikit mengeluh ke Ian. “Berapa jauh lagi, apakah jalan serupa ini terus hingga ke Seko?” tanya saya.

Nda jauhmi. Sedikit lagi. Jalannya tiga kali lebih parah,” jawab Ian.

 

Real adventure

Motor sudah naik ke rakit. Perjalanan bak titian “neraka” segera dimulai. Jalan menanjak. Suara motor seperti menangis terdengar dari kejauhan. Beberapa kali penumpang harus turun, memilih berjalan kaki.

Motor tenggelam lumpur hingga ke jok. Di jalan ini, pengendara yang tak cekatan akan terjatuh. Saya menjumpai beberapa sepeda motor terjebak. Beberapa orang membantu, mendorong dan menarik.

Wajah-wajah mereka berkeringat dan kotoran tanah liat. Setiap hari jalanan berlumpur ini dipadati pengendara sepeda motor.

Mereka membawa penumpang orang dan kebutuhan sehari-hari. Ada motor dengan bagian belakang membawa ayam. Ada motor disesaki makanan ringan. Ada pula membawa pakaian. Barang-barang itu akan dijual di Seko. Mereka para pedagang.

Dari Seko, ketika barang dagangan ludes, mereka akan membawa kembali kakao, kopi dan beras. Beberapa motor mampu membawa beban hingga 350 kilogram.

“Membawa barang, jauh lebih mudah dibanding penumpang orang. Kalau barang, jatuh nda masalah, kalau orang harus benar-benar dijaga,” kata Dail pengojek lain.

Dail, pengojek lebih berpengalaman. Dia melewati beberapa jalan berlumpur tanpa harus turun. Dia terlihat mudah, begitu menghapal seluk beluk rute. Dail menjadi pengojek hampir 10 tahun.

Capek berojek cukup terobati dengan pemandangan nan indah. Foto: Eko Rusdianto

Bukan hanya soal infrastruktur jalan jelek. Di Palandoang, tempat penyebrangan motor saya bertemu beberapa anak usia sekolah dasar. Salah seorang bernama Anas. Sembari menunggu antrian motor menyeberang, dia menyeduhkan kopi.

Anas beberapa tahun ini tak melanjutkan sekolah. Dia berhenti. Alasannya,  tak ada guru bertahan di kampung. Selalu berganti dan tak lama mereka meninggalkan anak didiknya.

Di dekat sungai penyeberangan, ada bangunan sekolah terbuat dari beton. Halaman sudah ditumbuhi rumput. Tak terawat. Sekilas bangunan masih baru. “Ada sekolah tak ada guru,” kata teman Anas.

“Masih mau sekolah,” tanya saya.

“Mau,”

“Sudah bisa membaca?”

“Tidak lancar,”

“Apa cita-cita mu?”

“Tidak tahu. Dulu mau jadi polisi. Sekarang tidak tahu mi,” kata Anas.

 

Kekhawatiran warga

Matahari meredup. Kami sudah melewati jalan “neraka.” Di hadapan kami hamparan padang ilalang. Jalur tanah dan beberapa kubangan air kendaraan meliuk bagai ular. Ian melaju dengan kencang.

“Akhirnya dapat jalan aspal.”

Aspal, adalah kata pengganti bagi beberapa pengemudi ojek untuk menyatakan jalan mulai baik. Meski demikian, jalan baik bagi mereka itu penuh kubangan dan tonjolan batu-batu gunung.

Ada sekolah, tak ad guru. Murid telantar, bangunan sekolah tak terawat. Foto: Eko Rusdianto

Di punggung bukit ilalang itu, ada dua warung persinggahan, dan dua jalan. Ke kanan menuju Seko Padang–tempat bandara-dan jalan lurus ke Seko Tengah.  Ini tempat istirahat kami.

Dua warung itu hanya pinjaman. Si pemilik warung pernah mengusulkan membeli petakan tanah itu, tetapi pemilik tak ketahuan dimana.

Menurut dia, padang ilalang adalah aset perusahaan. “Tanah ini, hampir sebagian besar wilayah konsesi perusahaan,” kata Dewi Sartika, pengurus AMAN Tana Luwu.

Hari telah gelap, kami sudah melewati Sae. Sebelumnya Ikha, sapaan akrab Dewi, mengingatkan untuk melihat wilayah yang akan dibangun bendungan besar.

Konon, tampungan air akan disalurkan ke Ratte, Seko Tengah, sebagai pembangkit listrik tenaga air.

Perusahaan yang hendak membangun PLTA adalah PT Seko Power Prima dengan daya 480 MW.

Di Sae, DAM seluas 100 hektar. Power house PLTA berada di Ratte, dalam jarak garis lurus mencapai 18 kilometer.

Dari Sae, Seko Power akan membangun terowongan melewati beberapa kampung termasuk Embonatana.

Inilah yang menjadi kekhawatiran beberapa penduduk, yang kelak akan tergusur ketika PLTA dibangun.

Kami sampai di Desa Tanamakaleang,  sekitar pukul 21.00. Beberapa masyarakat menjamu kami dengan kopi khas Seko dan tuak nira. Menyegarkan.

“Inilah kami berjuang agar tak terusir dari kampung. Di Seko, kami bahagia. Kalau besok-besok kami mendapat masalah, orang-orang dengan mudah mengerahkan kekuatan pada kami. Karena jarak jauh dari kota,” kata Andri, warga Seko, tuan rumah kami.

“Terimakasih sudah bersusah payah melihat keadaan kami.”

Hamparan sawah di Rongkong, dalam perjalanan menuju Seko. Foto: Eko Rusdianto
Pengemudi ojek beristirahat. Foto: Eko Rusdianto

Sumber: http://www.mongabay.co.id/

Wali Pohon - MDC Wanadri

0FansLike
815FollowersFollow
4,673SubscribersSubscribe

Podcasts

Latest sermons

Block title