Artikel Lingkungan

KKP Lepasliarkan Dugong di Sorong

Dugong – www.thenational.ae

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas) Sorong melepasliarkan dugong di perairan Distrik Seget Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Senin (18/3/2019).

Pelepasliaran spesies dilindungi tersebut didukung instansi terkait dan Dewan Adat setempat.

“Proses pelepasliaran berjalan dengan baik atas dukungan tokoh adat, Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan (LPSPL) Sorong, Kepolisian dan TNI Sorong serta Kepala Kampung setempat,” kata Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman, Selasa (19/3/2019) dikutip dari bisnis.com sebagaimana keterangan persnya di Jakarta.

Agus mengatakan, pelepasliaran seekor dugong berukuran panjang 51 cm dan lingkar badan 32 cm itu dilakukan untuk melindungi spesies yang sudah dikategorikan terancam punah.

Yang melatarbelakangi pelepasliaran berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satwas Sorong tentang adanya penangkaran seekor dugong oleh penduduk. Dugong tersebut tertangkap nelayan setempat secara tidak sengaja dengan alat tangkap gill net di perairan Tanjung Seget Kabupaten Sorong pada 1 Januari 2019 lalu. Setelah pendekatan dan musyawarah, akhirnya dugong dilepasliarkan secara sukarela.

Dugong atau dikenal dengan nama lain duyung merupakan spesies dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009.

KKP, melaui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut Tahun 2018-2022 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut Tahun 2018-2022 yang terdiri atas Duyung (Dugong dugon) dan Cetacea (meliputi semua jenis paus dan semua jenis lumba-lumba perairan laut).

Rencana aksi nasional tersebut ditetapkan dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan mamalia laut dari ancaman kepunahan. (iar)*