Artikel Lingkungan

KLHK Tetapkan Tujuh Hutan Adat Baru

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (tengah) saat menghadiri Riungan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul (Sabaki) ke-11 di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (3/3/2019). (Dokumentasi KLHK).

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan tujuh hutan adat baru pada acara Riungan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul (Sabaki) ke-11 di Kasepuhan Citorek Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Menteri KLHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip Antara di Jakarta, Minggu (3/3/2019) mengatakan, sejak Indonesia merdeka, baru pada 2016 untuk kali pertama dilakukan penyerahan hutan adat kepada masyarakat yang telah mendiami daerahnya secara turun-temurun. Khususnya, kata Siti, diserahkan kepada masyarakat hukum adat dengan semangat perlindungan dan penjagaan hutan di atas wilayah adat.

“Hutan adat merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia,” kata Siti.

Hingga Februari 2019, KLHK telah menetapkan tujuh hutan adat yaitu Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Hutan Adat Kasepuhan Pasireurih di Kabupaten Lebak, Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa di Kota Pagar Alam, Hutan Adat Temua dan Hutan Adat Rage di Kabupaten Bengkayang, Hutan Adat Tenganan Pegringsingan di Kabupaten Karangasem, Hutan Adat Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau di Kabupetan Dharmasraya.

Penyerahan hutan adat yang telah ditetapkan dan dicadangkan oleh negara seluruhnya seluas 22.831 Ha, terdiri dari penetapan atau pencantuman hutan adat sebanyak 34 unit kurang lebih 17.659 Ha dan pencadangan hutan adat 1 unit kurang lebih 5.172 Ha.

Ketua Sabaki Kanta menyambut baik penetapan tersebut. “Kami mendorong masyarakat adat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya,” katanya sebagaimana maklumat yang dihasilkan dalam Riungan Gede Sabaki ke-11.

Hutan adat bertujuan untuk perlindungan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal sehingga hutan adat tidak menghilangkan fungsi sebelumnya seperti fungsi hutan lindung atau konservasi. Selain itu, kekhususan adat juga merupakan kebersamaan atau komunal. Karena itu, hutan adat tidak untuk diperjualbelikan dan dipindahtangankan. (iar)*