Artikel Lingkungan

Menanti Keputusan Pencabutan SK Penurunan Status CA Kamojang dan Papandayan

MASSA yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat melakukan aksi menolak penurunan status cagar alam di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Dalam aksinya massa menuntut pemerintah mencabut Surat Keputusan Nomor 25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018 tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 Ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 Ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA).*/ANTARA

Bandung – Setelah melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (6/3/2019), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar dan komunitas pegiat alam lainnya yang terhimpun dalam Aliansi Cagar Alam Jabar, kini tengah menanti keputusan pencabutan SK terkait penurunan status Cagar Alam (CA) Kamojang dan Papandayan menjadi Taman Wisata Alam (TWA).

Dikutip dari pikiran-rakyat.com, perwakilan tim Pengkampanye Hutan Walhi Jabar Dedi Kurniawan mengatakan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu SK tersebut direvisi atau dicabut. Namun begitu, pihaknya bersikeras Surat Keputusan (SK) itu mesti dicabut.

“Kementerian LHK tengah mempelajari kajian timdu (tim terpadu) sehingga bisa dijadikan dasar pencabutan SK tersebut walaupun ada opsi revisi dalam konteks luasan. Namun kami tetap berpegang teguh dalam penolakan penurunan status kawasan,” kata Dedi saat on air di PRFM, Jumat (8/3/2019).

Kata Dedi memaparkan, ada empat tuntutan yang disampaikan saat unjuk rasa di Jakarta. Pertama, menangguhkan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 dengan melibatkan empat direktorat jenderal. Kedua, membentuk tim kajian dengan para pihak terkait.

Tuntutan ketiga adalah menghentikan sementara kegiatan yang ada di TWA. Dan keempat, melakukan evaluasi terhadap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jabar sebagai lembaga di bawah naungan Dirjen KSDAE KLHK.

Saat melakukan unjuk rasa, kata Dedi mengimbuhkan, pihaknya mengadakan audiensi dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno.

“Segala tuntutan diterima oleh Pak Dirjen. Namun dia bukan pengambil keputusan. Dia janji akan langsung menyampaikan tuntutan tersebut kepada Menteri LHK,” ujar Dedi.

Revisi atau pencabutan terhadap SK Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan sangat mungkin dilakukan. Hanya saja hal itu merupakan kewenangan dari Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. (iar)*