Artikel Lingkungan

PBB Sepakati Resolusi Pengelolaan Terumbu Karang Berkelanjutan

Terumbu karang di Teluk Cenderawasih, Papua. PBB menyepakati model pengelolaan terumbu karang berkelanjutan yang diusulkan Indonesia dalam Sidang Umum Lingkungan PBB ke-4 (UNEA-4) di Nairobi, Kenya, pertengahan Maret 2019. (Foto: Indonesia Travel).

Jakarta – Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati untuk mengadopsi model pengelolaan terumbu karang berkelanjutan yang diusulkan Indonesia. Dalam Sidang Umum Lingkungan PBB ke-4 (UNEA-4) di Nairobi Kenya, pertengahan Maret lalu, Indonesia mengajukan rancangan resolusi “Tata Kelola Terumbu Karang Berkelanjutan.”

Sidang UNEA-4 merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dunia dalam bidang lingkungan. Sidang tersebut menghasilkan sejumlah resolusi dan seruan aksi global dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan.

Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) Suseno Sukoyono mengatakan, resolusi “Tata Kelola Terumbu Karang Berkelanjutan” yang diusung Indonesia bersama Monako serta didukung Meksiko, Filipina dan Korea Selatan yang pertama disepakati negara-negara anggota. Dalam sidang, ada 23 resolusi yang diadopsi.

Resolusi tersebut mengajak dunia internasional untuk bekerja sama melakukan aksi nyata di bidang lingkungan. Tepatnya dalam konservasi dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan termasuk potensi dampak buruk perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi.

“Salah satu paragraf dari resolusi ini adalah mengajak dunia untuk menangani perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi (live reef food fish trade/LRFFT) termasuk potensi dampak buruknya,” kata Suseno seperti dikutip bisnis.com dari keterangan persnya, Senin (1/4/2019).

“Perdagangan ikan karang hidup konsumsi ini marak terjadi di negara-negara Asia Pasifik,” katanya mengimbuhkan.

Dikatakan Suseno, resolusi tersebut juga mendorong negara anggota agar berpartisipasi dalam Global Coral Reef Monitoring Network untuk menyusun laporan tentang status terumbu karang global pada tahun 2020.

Menurut dia, resolusi ini penting bagi dunia karena diperlukan harmonisasi dan koordinasi antarnegara untuk mengimplementasikan kebijakan terkait konservasi dan pengelolaan terumbu karang baik di tingkat internasional, regional, maupun lokal.

Menindaklanjuti resolusi yang telah diadopsi ini, Indonesia bersama negara pendukung lainnya serta Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Dunia telah menyusun kerangka kerja dan tata waktu pengimplementasian aksi terkait.

Diungkapkannya, terumbu karang dunia kurang lebih satu persen dari total area laut dunia. Keberadaan terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut karena fungsinya sebagai rumah bagi seperempat dari seluruh spesies laut di dunia.

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah kehilangan sekira 50 persen terumbu karang akibat perubahan iklim dan ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Kerusakan terumbu karang merupakan ancaman bagi ekosistem laut maupun manusia. (iar)*