Artikel Lingkungan

Penyelundupan Komodo Terbongkar, Pengelolaan TNK oleh Pemprov NTT Menguat

Anakan komodo yang disita Polda Jawa Timur dari pelaku kejahatan satwa liar. Foto: Petrus Riski/Mongabay Indonesia.

Kupang – Terbongkarnya penyelundupan komodo (Varanus komodoensis) beberapa hari lalu menguatkan rencana Pemprov NTT untuk mengambil alih pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Rencananya TNK bakal ditutup mulai 1 Januari 2020 demi konservasi.

“Kami sudah rapat bahwa per Januari 2020, kita menutup Pulau Komodo untuk dilakukan konservasi Pulau Komodo itu. Supaya kita menambah pasokan rantai makanan, mengelola, dan meneliti hewan itu,” ujar Kepala Biro Humas Setda NTT Marius Ardu Jelamu, Kamis (28/3/2019), dikutip dari Tribun.

Akan tetapi, rencana tersebut masih menunggu keputusan Menteri LHK. Dengan kejadian penyelundupan itu, kata Marius, otoritas pengawasan harus secepatnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Saat ini, pengawasan komodo harus ekstra.

Dikatakannya, rencana penutupan sementara TNK pada 1 Januari 2020 ditujukan untuk konservasi termasuk pendataan populasi jumlah komodo. Demikian juga dengan pembenahan infrastruktur pendukung wisata termasuk tempat wisata lain yang dihuni komodo.

Dikutip dari mongabay.co.id, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, pihak Pemprov NTT meminta agar pengelolaan TNK diberikan kepada pemerintah provinsi dari KLHK.

Keinginan pihak Pemprov NTT tersebut juga diperkuat oleh terungkapnya penyelundupan hewan reptil terbesar di dunia itu. Sebanyak lima anakan komodo berhasil digagalkan jajaran Polda Jawa Timur di Surabaya, akhir Maret lalu. Dari pelaku terungkap, total 41 ekor komodo telah diselundupkan ke berbagai negara.

“Kami mengharapkan dengan kejadian tertangkapnya sindikat penjualan komodo ini, pemerintah pusat akan melimpahkan kewenangan pengelolaan TNK kepada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi pun bisa mengelolanya dengan baik,” kata Viktor di Kupang, Kamis (28/3/2019).

Aksi pencurian komodo di kawasan TNK, kata Viktor menegaskan, bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan serta pengamanan dari pihak TNK. Rentang kendali pengawasannya pun jauh karena berada di KLHK di Jakarta. Bila Pemprov NTT diberikan kewenangan pengelolaan, maka pihaknya akan menganggarkan dana yang mencukupi dan menyiapkan sumber daya manusia yang terbaik untuk melakukan pengawasan. (iar)*

Comment here